Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggu diselenggarakan melalui Zoom Meeting diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dirangkaikan Rakor Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Polio, berlangsung diruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin, (8/7/2024).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir. Rakor ini dipaparkan materi oleh narasumber dari Kementerian atau Lembaga terkait diantaranya Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Bambang Wisnubroto, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Bambang Sugiharto, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud dan Sekretaris Ditjen. P2P Kemenkes Yudhi.
Pada Jajaran Pemerintah Provinsi Sultra yang mengikuti kegiatan ini, yakni Sekda Sultra Asrun Lio Kadis Ketapang, Kadis Kesehatan, Perwakilan Inspektorat, BPS, Bulog, Satgas Pangan Polda dan Dinas terkait lingkup Provinsi Sultra.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jendral Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan
bahwa sejak kurun 2 tahun terakhir, banyak daerah-daerah yang sudah bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Namun ada daerah-daerah yang mungkin sudah berupaya tetapi masih menemukan kendala-kendala dalam pengendaliannya.
“Mengingatkan kepada seluruh daerah terutama dinas terkait, harus melakukan pembenahan terkait distribusi pupuk dengan mengecek seluruh hasil kegiatan di lapangan dengan pengendalian harga pupuk sehingga tidak terdapat penyimpangan,” ungkapnya
Tomsi juga berharap ini menjadi atensi karena menyangkut nasib rakyat banyak dan juga para petani. Dinas terkait harus bisa melakukan terobosan kreatif yang tidak melanggar dari aturan. Diharapkan pemerintah daerah harus secepatnya mengirim data berkaitan dengan cetak sawah. Saat ini terdapat 48 kabupaten/kota yang telah mengusulkan.
“Dalam kesempatan baik yang tentunya diharapkan dapat mensejahterakan petani sehingga kebun atau sawahnya yang tidak produktif dicetak menjadi sawah yang dialiri oleh irigasi,” ujarnya
Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah, dalam paparannya menampilkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada 1 Juli 2024 berkurang dibandingkan pada Minggu sebelumnya, sedangkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH pada Minggu ini Juli bertambah.
Adapun 10 Kabupaten/Kota dengan kenaikan IPH tertinggi, salah satunya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi dengan dengan perubahan IPH 1,33 persen dengan komoditas andil terbesar yakni beras, ikan kembung dan cabai rawit.
Selanjutnya paparan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 400.5.2/2673/SJ tanggal 7 Juni 2024, terkait langkah-langkah untuk penanggulangan kejadian luar biasa ( KLB) Polio yakni meminta Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk :
Pertama, mendukung pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan sasaran seluruh anak usia 0-7 tahun, tanpa melihat status imunisasi sebelumnya dengan target cakupan sekurang-kurangnya 95% yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap.
Kedua, PIN tahap 1 dimulai tanggal 27 Mei 2024 di 6 provinsi dan PIN tahap 2 dimulai tanggal 15 Juli 2024 di 27 provinsi.
Ketiga, menetapkan situasi KLB Polio bagi daerah yang melaporkan adanya kasus Polio sebagai keadaan kahar/force majeure dan mengoptimalkan penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT) dan Dana Otonomi Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, menginternalisasikan pelaksanaan PIN kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Kelima, melakukan advokasi dan sosialisasi.
Keenam, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan baik pembiayaan, tenaga kesehatan, vaksin, dan logistik lainnya yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.
Ketujuh, mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan.
Usai mengikuti Rakor inflasi secara virtual, Sekda Sultra Asrun Lio menyampaikan yaitu, dua hal yakni :
Pertama inflasi Sultra sudah cukup baik pada saat ini namun IPH Sultra pada Minggu pertama Juli mengalami kenaikan diangka 0,06 persen dengan posisi berada diurutan ke-5 secara nasional, sehingga penyebabnya karna sebagian besar harga ikan kembung dan jenis ikan lainnya termasuk beras. Hal lain, untuk hasil laut kondisinya musim gelombang tinggi sehingga berdampak pada penjualan.
Kemudian, untuk polio dan TBC agar dapat segera mengikuti agenda nasional jadi harus melakukan instruksi-instruksi.
“Indonesia kini menempati urutan kedua di dunia dalam jumlah kasus Tuberkulosis (TBC) dan untuk Provinsi Sultra berada diurutan ke-18 kita berada ditengah-tengah,” jelasnya.
Dari pernyataan tegas Pak Sekjen Kemendagri, Sekda mengingatkan lagi bahwa rakor-rakor seperti ini bukan hanya ajang untuk perbaiki tetapi juga untuk mengevaluasi. Kemudian, segera dilakukan langkah -langka strategis untuk bisa menangani dua hal tersebut diatas.
