Kendari, Sibernas.id – Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari,m Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di daerah itu dilakukan secara simultan.
“Sebab, masalah stunting dan kemiskinan ekstrem saling beririsan. Maka dari itu, penanganannya dilakukan secara simultan. Karena memang penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem harus dijadikan program yang berkalnjutan demi mencapai cita-cita bangsa ini,” kata anggota DPRD Kendari, La Ode Lawama SH di Kendari, Senin (26/3/24).
Politikus PDI Perjuangan ini pun mengajak pemerintah untuk lebih giat lagi menggenjot penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak salah satunya dengan Perguruan Tinggi dalam penanganan stunting dan kemisikinan ektrem ini. Selain itu, Saya juga meminta Pemkot Kendari agar memiliki target dalam penanganan stunting dan penghapusan kemisikinan ekstrem setiap tahunnya. Artinya biar penanganan stunting dan penghapusan kemisikinan ekstrem ini bisa tertangani dengan baik,” pungkasnya.
Hal senada di ungkapkan Anggota DPRD Kendari, La Yuli, bahwa dengan tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi ini perlu segera diatasi bersama baik pemerintah kota, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, individu, komunitas, CSR, lintas sektor, maupun swasta.
“Dalam rangka menurunkan angka stunting, Pemkot setempat tentu tidak bisa bekerja sendiri. Namun perlu dukungan dari semua pihak termasuk dari DPRD Kota Kendari. Sehingga apa yang menjadi target maupun program yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan maksimal,” katanya.
Sebagaimana diketahui kata dia bahwa Presiden RI Joko Widodo telah mengamanatkan, melalui Peraturan Presiden no. 72 Tahun 2021 untuk bersama-sama secara konvergen melakukan percepatan dan penurunan stunting.
“Semua pihak terkait harus bergerak searah dengan tujuan yang sama, menuntaskan permasalahan yang menimbulkan resiko stunting, baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, mengaku bahwa Pemkot Kendari telah merespons cepat dengan mengimplementasikan program-program pencegahan stunting, dengan melakukan kampanye edukasi gizi, peningkatan akses ke pelayanan kesehatan masyarakat dan menggalakkan program Orangtua Asuh Stunting.
“Olehnya itu saya meminta kepada seluruh OPD lingkup pemerintah kota, camat, lurah untuk bersama-sama dalam melaksanakan program kegiatan yang betul-betul kena sasaran. saya juga menyampaikan kepada seluruh camat dan lurah harus mengetahui warganya yang tergolong keluarga resiko stunting agar memudahkan dalam melakukan intervensi. dan yang tidak kalah pentingnya yaitu pelayanan di puskesmas, posyandu harus lebih ditingkatkan lagi pelayanannya,” ujarnya.
Pemerintah Kota Kendari juga saat ini, tengah mengupayakan agar berdasarkan hasil pemantauan Standar Kesehatan Indonesia (SKI) Kota Kendari dapat menurunkan angka stunting mampu mencapai hingga 17 persen di tahun 2023, hal ini guna mendukung target pemerintah untuk menurunkan angka stunting sesuai dengan target nasional sebesar 14 persen.
Pj Wali Kota Kendari menekankan, agar edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terus digalakkan khususnya pada pemahaman mengenai pentingnya makanan bergizi untuk Balita, ibu hamil dan calon pengantin. Sebab kasus stunting atau gagal tumbuh ini berkaitan erat dengan pola konsumsi masyarakat.
“Dalam melayani keluarga stunting prioritaskan pelayanan kepada baduta, balita serta ibu hamil, karena pemantauan kesehatan di 1000 hari pertama kehidupan, itulah yang sangat penting,” pesannya.(adv)
