Jakarta, Sibernas.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti rendahnya penyerapan belanja kesehatan COVID-19 Yang bersumber Dari Ketetapan Dana Alokasi Umum (DAU) / Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Shifting Daerah (DID), Dana Desa, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
“Realisasinya baru 41,5 persen yaitu Rp22,5 triliun dari Rp54,1 triliun sejak Januari sampai Agustus 2021,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA September 2021 secara berani di Jakarta, Kamis.
Sedangkan pengiriman Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai Agustus 2021, kata dia, telah mencapai Rp337,5 triliun.
Beroperasi perinci PENGGUNAAN Ketetapan DAU / DBH untuk review penanganan COVID-19 Adalah sebesar Rp11,7 triliun ATAU 29,9 Persen Dari Anggaran Rp39,2 triliun.
Sri Mulyani mengatakan realisasi tersebut meliputi penanganan COVID-19 senilai Rp4 triliun, dukungan vaksinasi sebesar Rp900 miliar, dukungan pada kelurahan Rp300 miliar, insentif tenaga kesehatan Rp4,1 triliun, dan belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun.
Selanjutnya penggunaan DID untuk penanganan COVID-19 tercatat Rp3,3 triliun atau 56,1 persen dari pagu Rp5,9 triliun.
Sementara penyaluran Dana Desa untuk COVID-19, kata dia, mencapai Rp5,7 triliun atau 99,9 persen dari alokasi Rp5,8 triliun. Begitu pula dengan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang baru sebesar Rp1,7 triliun atau 51,56 persen dari anggaran Rp3,3 triliun.
“Belanja bansosnya juga masih rendah, ini bisa dikejar dan diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sri Mulyani.
Sedangkan untuk insentif tenaga kesehatan daerah, ia menuturkan realisasi pertumbuhannya semakin membaik dan meningkat 216 persen pada Agustus 2021 yaitu Rp4 triliun, dibandingkan periode sama tahun lalu yakni Rp1,5 triliun.
“Jadi ada kenaikan pembayaran insentif di daerah dan ini tentu sangat baik bagi tenaga kesehatan,” kata Menkeu Sri Mulyani.
