Pemprov Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri secara Virtual

  • Bagikan

Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) dilaksanakan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin, (7/8/2023).

Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini , Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Dr. Nyoto Suwignyo, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Bambang Wisnubroto, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Andi Muhammad Idil Fitri, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Wulandari, Kasatgas Pangan Polri, Sekretaris JAM Datun Raden Febrytrianto, Staf Teritorial TNI, Para Forkopimda seluruh Indonesia, serta semua Stakeholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Turut hadir dari jajaran Pemprov Sultra yakni Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perdagangan, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati, Biro Perekonomian serta Pejabat terkait.

Mengawali sambutan Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik bahwa inflasi Juli 2023 diangka 3,08 persen, ini sesuai dengan target dari Bapak Presiden RI dan juga dari Gubernur Bank Indonesia, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan diangka 3 persen yang cukup stabil artinya angka yang dapat diterima oleh konsumen dan masyarakat karna adanya ketersediaan barang dan jasa serta jangkauan harga yang stabil.

“Bapak Presiden dalam rapat minggu lalu yang kami ikuti juga memberikan arahan terkait pengendalian stabilitas harga beras yaitu Pertama cadangan beras yang dimiliki Indonesia dalam kondisi cukup, Kedua stok beras mencapai 804.155 ton, cadangan beras pemerintah (CBP) 745.000 ton dan komersial 59.000 ton, Ketiga Jumlah produksi akan lebih rendah dari pada jumlah kebutuhan sehingga diperlukan pengadaan, Keempat harga gabah kering giling (GKG) di penggilingan sudah tinggi, Kelima terdapat bantuan pangan tahap kedua yang akan disalurkan Oktober – Desember 2023 sebesar 650.000 ton, Keenam total stock akhir tahun 2023 mencapai 2,3 juta ton (sebelum dikurangi penyaluran) serta memberikan tugas kepada Bulog atau badan pangan nasional untuk menyetok beras kepada tiap-tiap daerah sebagai dampak dari El-Nino,”ungkapnya.

Paparan Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini menyampaikan pada tanggal 1 Agustus 2023 kemarin BPS telah merilis inflasi 0,21 persen secara bulan ke bulan, sementara inflasi year to year terjadi inflasi sebesar 3,08 persen dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 1,45 persen.

“Inflasi menurut wilayah (y-on-y) bahwa seluruh wilayah/kota mengalami inflasi tahunan dimana 41 kota IHK mengalami inflasi lebih tinggi dari inflasi nasional seperti di pulau Sulawesi ada 5 Kabupaten/Kota mengalami inflasi yaitu salah satunya Kota Kendari sebesar 3,70 persen,”ungkapnya.

Lanjutnya, komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah Kabupaten/Kota sampai dengan minggu pertama Agustus 2023 adalah cabai rawit, ikan kembung, telur ayam ras dan daging ayam ras dan komoditas penyumbang utama penurunan IPH di sejumlah Kab/Kota sampai dengan minggu pertama Agustus 2023 adalah daging ayam ras, bawang merah, cabai merah dan udang basah.

Sementara itu, Kadis Ketahanan Pangan Sultra menyampaikan pertama inflasi di Sulawesi Tenggara sudah relatif agak turun.

“Kita urutan ke-10 Provinsi se Indonesia namun masih masuk 10 besar ,meskipun urutan ke-10 dengan inflasi year on year 3,52 persen dipantau dari dua kota yakni kota kendari 3,7 persen dan Kota Baubau 2,95 persen,”ungkapnya.

Kedua, lanjutnya indeks perubahan harga yang terjadi pada minggu ini, ada 2 Kabupaten yang menghampiri relatif besar yaitu Pertama Muna Barat dengan indeks perubahan harga mencapai 1,04 persen month to month dipicu oleh komoditas udang basah, beras dan daging ayam, Kedua kabupaten Buton Tengah 1,1 persen, komoditasnya cabe rawit dan produk ikan-ikanan tentunya, beberapa komoditas yang ada di Sultra yang mengalami kenaikan antara lain: tepung terigu cenderung naik, kemudian daging ayam ras, daging sapi, telur, dan cabe rawit.

“Ketiga minggu kemarin saya sudah sampaikan antisipasi tentang El-nino, kita harus waspadai utamanya dinas teknis, sekali lagi mohon koordinasi dan terus melakukan perkembangan karena di bagian wilayah kita sudah mengalami kekeringan, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama yang disampaikan mendagri, sudah menyetop seluruh ekspor berasnya untuk kebutuhan dalam negeri seperti Vietnam dan Thailand juga menghentikan ekspor untuk beras medium, sisa beras premium yang dia bisa ekspor, ini tentunya akan berdampak juga pada kita untuk itu dinas teknis untuk selalu mewaspadai tentang cuaca iklim yang telah disampaikan oleh BMKG tentunya,”jelasnya.

Keempat, lebih lanjutnya, untuk pemerintah sudah melakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah sudah dilaksanakan 100 persen. tahap pertama ke-225.516 KPM, selesai 3 bulan berturut turut Maret, April, Mei sudah selesai. tahap kedua kita akan mulai lagi di bulan Oktober, November dan Desember untuk 225.516 KPM dan akan dimulai pada bulan oktober penyalurannya.

“Kelima agenda kita pada minggu ini kita akan melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, dipusatkan dihalaman Korem. Jadi, gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ini mengambil tema sinergi berkelanjutan dan inovasi untuk ketahanan pangan nasional, puncaknya pada tanggal 11 Agustus 2023 dan akan dihadiri Panglima, Mendagri, Gubernur BI diwakili oleh petinggi BI ikut hadir dalam gerakan nasional Pengendalian Inflasi Pangan,”tutupnya.

  • Bagikan