Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), secara rutin mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya dilaksanakan melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) dilaksanakan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Selasa, (4/7/2023).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dipimpin langsung Mendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah Pejabat diantaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini, Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Nyoto Suwignyo, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Bambang Wisnubroto, Ketua Presidium Pusat Informasi Pasar Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, serta diikuti perwakilan pemerintah daerah dan Forkopimda se-Indonesia.
Turut hadir dari jajaran Pemprov Sultra yakni Kadis Ketahanan Pangan, Perwakilan BI, TGUPP, Sekdis ESDM, serta beberapa Pejabat terkait.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa kemarin ada rapat paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI, pada sidang kabinet tersebut Presiden meminta kita fokus pada potensi-potensi krisis sehingga dapat menjaga pendapatan sesuai dengan target yang baik di tingkat nasional maupun daerah.
Kemudian, lanjutnya, memastikan pertumbuhan ekonomi kita harus terus tumbuh positif di enam bulan terakhir di tahun 2023.
“Untuk itu perlu memperkuat yang pertama, konsumsi rumah tanggah kedua, menjaga ketersediaan barang dan mengendalikan inflasi agar harganya dapat terjangkau oleh masyarakat,”ungkapnya.
Ia menuturkan, laju inflasi dalam negeri terus menunjukan angka yang relative terkendali berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada bulan Juni 2023 sebesar 3,52 persen dan man-to-man terjadi penurunan dibandingkan tahun yang lalu diperiode bulan juni yang lalu, namun di bulan Juni 2023 terhadap Mei naik sedikit di angka 0,14 persen.
Paparan Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyampaikan kemarin BPS telah merilis perkembangan inflasi pada tanggal 3 juli tahun 2023, untuk kondisi juni tahun 2023 terjadi inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,14 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) Juni 2023 sebesar 1,24 persen, Penyumbang inflasi bulanan terbesar Juni 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,39 persen dan andil 0,10 persen.
“Pada Juni 2023 terjadi inflasi menurut wilayah year-on-year (y-on-y) sebesar 3,52 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,00. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di kota kendari sebesar 5, 81 persen,” ungkapnya
Komoditas penyumbang inflasi secara month to month (m-to-m) yang terbesar, sambutannya, diantaranya daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, kontrak rumah dan bawang putih dan untuk penyumbang inflasi tahunan terbesar berada di kelompok transportasi yaitu sebesar 10,81 persen dan andil sebesar 1,23 terhadap inflasi umum.
Sementara itu, paparan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Nyoto Suwignyo menyampaikan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan komoditas beras diberikan kepada 21,353 juta KPM selama 3 bulan, bantuan pangan beras diberikan 10 kg/KPM melalui Perum Bulog.
“Sampai dengan 30 Juni 2023 sudah tersalurkan bantuan beras sebanyak 213.530 ton (100%) untuk alokasi bulan maret, 212.153 ton (99%) untuk alokasi bulan april, dan 211.580 ton (99%) untuk alokasi bulan mei di 38 Provinsi dan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan daging ayam dan telur ayam sebesar 1.388 juta paket atau 96 persen untuk alokasi bulan pertama (April) di 7 provinsi,”ungkapnya.
Sesuai dengan amanat UU 18 tahun 2012 disamping upaya-upaya tadi dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi telah diamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah tentang kewajiban untuk menyusun system peringatan dini terhadap masalah rawan pangan dan gizi untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah melalui badan pangan nasional telah mengeluarkan peraturan badan pangan nasional nomor 16 tahun 2022 sebagai acuan didalam penyelenggaraan system peringatan dini kerawanan pangan dan gizi.
Paparan Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita, menyampaikan upaya stabilisasi pasokan dan harga dari sisi suplai yang pertama, Bulog mengelola stok CBP yang cukup untuk menjaga kekuatan intervensi pemerintah dan mengurangi potensi spekulasi harga pasar atas stok pemerintah, stok beras sejumlah 600.970 ton terdiri dari PSO 534.554 ton dan Komersial 66.415 ton,
Kedua menambah pasokan beras ke pasar melalui kegiatan SPHP sehingga masyarakat mendapatkan pasokan beras pada harga jual maksimal yang bersubsidi, realisasi 609.367 Ton (50,79 persen dari rencana SPHP tahun 2023 sebanyak 1,2 juta ton.
