Kendari, sibernas.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari bersamam TI PKK Kendari menggelar Sosialisasi Pencegahan Stunting tahun 2023, berlang satu hari, di Kecamatan Kendari Barat. Sabtu (20/5/23).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari ini, bertujuan untuk mempercepat penanganan stunting di Kota Kendari.
Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari Siti Chomzah mengungkapkan, stunting merupakan isu multisektoral yang penanganannya membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak.
Menurutnya, Anak yang menderita stunting akan mudah mengalami kegemukan, sehingga rentan terhadap serangan penyakit seperti jantung, stroke, diabetes maupun gagal ginjal.
“Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang usianya di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya,” ujarnya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan, kerjasama yang baik dalam keluarga akan sangat. menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pencegahan stunting.
“Untuk mencetak generasi emas dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dibutuhkan peran orang tua khusunya ibu dalam mengasuh anak yang baik dan benar,”katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Siti Ganef, mengatakan, isu stunting bukan hanya tanggung jawab Kementrian Kesehatan saja.
Menurutnya, seluruh kementrian atau lembaga utamanya yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia didorong untuk dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anak.
“Kementrian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sejak tahun 2006 melalui Kabupaten/Kota Layak Anak juga telah menetapkan salah satu indikator yaitu mengenai prevalensi status gizi anak,” ujarnya.
Untuk diketahui, sosialisasi ini dilaksanakan selama 1 hari, di Kecamatan Kendari Barat.
Secara terpisah, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan, berdasarkan Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Kota Kendari berada di angka 19,5 persen.
Angka tersebut menurun dari tahun 2021 sebesar 24 persen, berdasarkan data SSGI itu, angka stunting Kota Kendari terendah dibandingkan dengan angka kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
Capaian itu kata dia, maka Kota kendari terpilih sebagai percontohan (role model) dalam petik aksi audit kasus stunting di tingkat nasional bersama dua kabupaten kota lainnya.
“Alhamdulillah, Kota Kendari menjadi percontohan penanganan kasus stunting di Indonesia. Ini adalah salah satu terobosan pemerintah kota dalam rangka menurunkan angka stunting dengan melakukan kerja-kerja bersama, gotong-royong bersama semua pihak tidak hanya unsur OPD tetapi juga melibatkan elemen lain, misalnya Baznas, Kementerian Agama, pimpinan dan anggota DPRD dan semua lembaga lainnya termasuk unsur Forkopimda,” katanya.
Kepala Dinas Dalduk dan KB kendari, Jahuddin, menyebutkan pada tahun 2022 prevalensi tertinggi Stunting di Kendari terjadi di Kecamatan Kendari sebesar 2,7 persen, disusul Kecamatan Kendari Barat 2,6 persen dan di urutan ketiga ada Kecamatan Abeli dan Kecamatan Wua-wua masing-masing sebesar 2,3 persen.
“Jadi terdapat 5 Kecamatan dengan angka prevalensi stunting tertinggi tahun 2020-2022 yaitu Kecamatan Puuwatu, Kendari Barat, Kendari, Wua-wua dan Abeli,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa data trend perkembangan jumlah balita stunting tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa, jumlah balita stunting di Kota Kendari rata-rata mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu 466 orang menjadi 227 orang, tetapi mengalami peningkatan di tahun 2022 yaitu 365 orang.
“Beberapa Kecamatan dengan jumlah balita stunting tertinggi tahun 2022 adalah Kecamatan Kendari Barat, Kendari dan Puuwatu. Tetapi terdapat 3 Kecamatan yang mengalami penurunan jumlah balita stunting dari tahun 2020-2022 yakni, Kecamatan Mandonga, Baruga dan Kadia,” katanya.(ADV)
