Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), secara rutin mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di Daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) dilaksanakan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Selasa, (4/4).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia dipimpin oleh Komjen Pol Tomsi Tohir, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Dr. I Gusti Ketut Astawa, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra, Staf Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Keuangan Brigjen TNI Eko Nur Santo, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan para Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia, Para Forkopimda seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Se-Provinsi, dan semua Stekholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, dari Jajaran Pemprov Sultra yang turut hadir yakni Kepala Perwakilan Bank Indonesia Adik Afrinaldi, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Asrun Lio, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Yuni Nurmalawati, Kadis Perindag Sultra Sitti Saleha, Kepala Biro Perekonomian Iwan Susanto. Selain itu hadir juga Sekdis Tanaman Pangan Sultra Ari Sismanto, Kepala Bulog Siti Mardati Saing serta beberapa Pejabat terkait.
Mengawali rakor tersebut, Komjen Pol Tomsi Tohir mengatakan, pada beberapa hari yang lalu BPS Telah mengumumkan bahwa inflasi kita turun dari 5,47 menjadi 4,97, suatu prestasi yang tentunya atas upaya kita bersama, namun demikian mohon diwaspadai berkaitan dengan situasi menjelang hari raya idulfitri ini, harga-harga yang terus bergejolak.
“Upaya-upaya antisipasi akan kita lakukan bersama bahkan lebih kuat lagi, sehingga tujuan yang kita harapkan untuk dapat menjaga inflasi,” singkatnya.
Dalam Paparan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini mengatakan, berdasarkan rilis yang dilakukan BPS pada tanggal 3 April, Senin kemarin disampaikan bahwa inflasi tahun ke tahun yaitu dari 2023 sebesar 4,97%, kemudian inflasi bulan ke bulan nya dari Maret 2023 sampai Februari 2023 inflasinya adalah sebesar 0,18% dan kemudian inflasi tahun kalender yaitu Maret 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 0,68%.
“Komoditas penyumbang inflasi secara mtm terbesar di antaranya adalah angkutan udara, bensin, beras, cabai rawit, dan rokok kretek filter. Sementara, komoditas pendorong deflasi secara mtm terbesar untuk perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah tarif air minum PAM,” ujar Pudji
Dari 90 kota yang dipantau, kata dia, terdapat 65 kota yang mengalami inflasi. Bila dirinci, 48 kota di antaranya memiliki inflasi di atas inflasi nasional dan 17 kota lainnya di bawah inflasi nasional. Namun, pada saat yang sama sebanyak 25 kota mengalami deflasi.
Sedangkan dalam paparan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dr. I Gusti Ketut Astawa mengatakan, dukungan aksi dan kebijakan pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi pangan menjelang HBKN yaitu, pertama, pemantauan penyaluran bantuan pangan CBP beras, kedua, pemantauan pasokan dan harga pangan di lapangan, ketiga, pelaksanaan gerakan pangan murah, keempat, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, dan kelima, dukungan Pemda kepada Perum Bulog dalam penyerapan gabah atau beras saat panen raya.
Sementara itu, Sekprov Sultra Asrun Lio dalam sambutannya menyampaikan bahwa minggu lalu pihaknya sudah bekerja sama dengan Bulog.
“Sehingga dapat mengatasi masalah di Buton Utara (Butur), dan kemarin provinsi sudah rapat bersama tiga OPD yang telah menyalurkan dana BTT nya ke UMKM, kepada masyarakat melalui dinas sosial dan perikanan untuk kelompok-kelompok nelayan serta kemarin juga sudah menambah anggaran BTT untuk Perindag dan Inspektorat dalam melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan,”terangnya.
