Kendari, sibernas.id – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong percepatan integrasi antara SIMDA dan SIPD yang sudah hampir 4 tahun diupayakan, namun belum juga terlaksana.
“Sudah 4 tahun integrasi ini kita rencanakan dan hampir tidak ada kemajuan yang berarti, kami masih melihat di pemerintahan daerah masih menjalankan dua sistem, kami paham dan ingin kita akhiri segera,” ungkap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan menjelaskan terdapat 12 rencana aksi pemberantasan korupsi, salah satunya rencana aksi integrasi perencanaan keuangan dari tingkat desa sampai tingkat kementerian.
Dalam rencana aksi ini akan mengintegrasikan keuangan desa kemudian Kabupaten/kota, provinsi, Bappenas dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan laporan keuangan dalam satu sistem.
“Sesudah di Kabupaten Kota sistem ini juga direncanakan terintegrasi ke provinsi dalam bentuk yang sama perencanaan, penganggaran, akuntansi, laporan keuangan dan penatausahaan kemudian provinsi akan terkoneksi dengan pusat,” jelasnya pada webinar bincang Stranas PK, Rapat Koordinasi Percepatan Integrasi Perencanaan-Penganggaran Daerah, via zoom, Kamis (24/11/2022).
Untuk mempercepat proses integrasi ini, kata dia, pemerintah daerah akan dipermudah dengan hanya mengisi satu sistem dan hasilnya bisa digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan para kepala daerah.
“Lroses integrasi ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri dan BPKP,”katanya.
Dia berharap integrasi yang ditetapkan nantinya bisa lebih mudah, lebih murah dan tidak mengganggu pemerintah daerah.
Di pemerintah Kota Kendari, Webinar ini diikuti Inspektur, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Perwakilan Kepala Bappeda Kota Kendari.
