Jakarta, Sibernas.id – PT Terra Paradisaea menggandeng China ENFI Engineering Corporation (ENFI) terkait rencana investasi industri smelter HPAL (baterai) dan RKEF (stainless) di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Untuk program mega industri tersebut, PT Terra Paradisaea menyiapkan total investasinya hingga Rp100 triliun.
Perwakilan dari PT Terra Paradisaea, Choiril Arief saleh melakukan presentasi dihadapan Gubernur Sultra, Ali Mazi dan sejumlah OPD serta Ketua Kadin Sultra Anton Timbang
Dalam paparannya, disebutkan rencana pembangunan smelter akan dibagi menjadi tiga tahap. “Tahan pertama itu total investasi kita sebesar Rp6 T, lalu pada tahap kedua menjadi Rp24 T dan tahap terakhir diperkirakan hingga Rp100 T,” katanya di salah satu hotel di Jakarta, Senin (1/8/2022) malam.
Ia kemudian menjelaskan dalam rencana pembangunan industri smelter tersebut akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar, karena tahap pertama perusahaan akan membuka lapangan pekerjaan untuk 3 ribu orang dan tahap kedua bertambah lagi menjadi 5 ribu orang sementara tahap ketiga total tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 30 ribu.
“Ini akan menjadi kota baru, bayangkan saja kalau hingga tahap ketiga perusahaan membuka lapangan pekerjaan hingga 30 ribu, belum lagi dengan anak dan istri bisa dikatakan berjumlah 100 ribu,” jelasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Choiril menyebutkan rencana pembangunan industri smelter akan dilakukan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Tolala, Batu Putih dan Kecamatan Pakue. Hanya saja, ia membeberkan bahwa pihaknya mengalami kendala karena ada lokasi rencana pembangunan smelter yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung.
“Kami berharap pemerintah bisa mendukung dan membantu kami, karena ini ada kawasan yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung
Gubernur Sultra, Ali Mazi sangat mengapresiasi rencana PT Terra Paradisaea, apalagi status perusahaan tersebut merupakan perusahaan nasional yang tentunya harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Sebagai seorang kepala daerah, Ali Mazi yakin bahwa kehadiran investor akan memberikan angin segar.
“Saya pasti bantu, kalau masalah Hutan Lindung nanti kita lihat RTRWny, saya pasti akan bantu kalau perlu sampai ke kementerian karena niatnya baik,” ujarnya.
“Asalkan PT Terra ini serius, punya anggarannya dan mau kerja, jangan sampai saya sudah jor-joran lalu berhenti,” sambungnya.
Ia bahkan menegaskan untuk mempercepat proses pembangunan industri smelter tersebut, jika memungkinkan ia akan memgelurkan izin sementara. Ali Mazi juga mengimbau kepada seluruh warga untuk tidak menghalangi ketika ada investor yang akan masuk.
“Investor ini kan masuk untuk kepentingan warga, kehadiran mereka untuk warga kami imbau jangan halangi kalau dihalangi kapan akan tumbuh dan berkembang daerah itu, tumbuh dan berkembangnya daerah itu tergantung kalau ada investor masuk,” imbaunya.
Di tempat yang sama, Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang menuturkan sebagai Ketua Kadin ia terus berupaya dan membuka jaringan agar iklim investasi dan berbagai agenda nasional terus terlaksana di Sultra. Ia juga membeberkan bahwa kehadiran PT Terra sebagai salah satu perusahaan nasional yang memiliki niat baik harus didukung penuh.
“Kondisi investasi di Indonesia itu tercatat 6 persen dari perusahaan nasional dan dari luar 94. Pembangunan smelter baru kali ini putra daerah yang membangun di daerah kita, jadi harus kita dukung,” katanya.
Anton berharap agar keseriusan dari PT Terra untuk melakukan investasi tidak dihalangi dan bisa dipermudah. “Saya harap dukungan dari gubernur dan seluruh OPD untuk proses perizinan bisa cepat, harapan kami bulan Desember atau Januari paling lambat kita sudah bisa melakukan groundbreaking untuk smelter ini,” harapnya.
Anton Timbang juga mengimbau PT Terra Paradisaea dan investor-investor lainnya agar menabung di Bank Sultra.
Menurutnya, dengan menabung di Bank Sultra, maka PT Terra Paradisaea dan para investor sudah menunjukan kepedulian dan perhatian terhadap pemerintah daerah.
“Menabung di Bank Sultra adalah bentuk perhatian dan kepedulian kepada Pemerintah Provinsi Sultra,” katanya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulawesi Tenggara (Sultra), Paringringi yang ikut memandu jalanya diskusi memastikan bahwa masalah RTRW yang jadi permasalahan akan segera dituntaskan.
“Kita secepatnya akan bentuk tim, kita akan bahas lagi teknisnya harus pikirkan masalah tata ruang karena terbagi antara darat dan laut sehigga yang paling pertama tata ruang di Kolut dan provinsi terutama untuk pelabuhan dan industrinya itu sendiri,” pungkasnya.
