Kendari, sibernas.id – Sebanyak 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kota Kendari melakukan penandatanganan kerja sama atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun). Penandatanganan dilakukan di kantor Kejari Kendari, Rabu (5/7/2023).
Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti penandatanganan kerjasama antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kendari dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, dalam bentuk pendampingan, seperti bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di Datun.
Penandatanganan dilakukan secara simbolis oleh perwakilan OPD, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Kesehatan Kota Kendari.
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kendari Shirley Sumuan menjelaskan, selain nota kesepahaman kerja sama juga akan dibuat dalam bentuk surat kuasa khusus agar kinerja bersama bisa terukur.
“Kita kerja berbasis kinerja tidak boleh seperti yang lalu-lalu, kalau tupoksi perdata dan tata usaha negara kita sudah lakukan dan pemkot sudah rasakan,”ungkapnya.
Ia juga menegaskan semua layanan yang diberikan terhadap pemerintah Kota Kendari tanpa biaya karena merupakan tugas negara.
“Kalau ada anggota saya yang menjual nama pimpinan atau memeras atau menipu atas nama Kantor Kejaksaan Negeri Kendari atau apapun silakan lapor sudah ada di PTSP. Tapi saya punya anak buah yang Insyaallah dalam masa jabatan saya tidak akan melakukan hal-hal itu,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Kendari Ridwansyah Taridala menyampaikan terima kasih pada Kejaksaan Negeri Kendari yang sudah memfasilitasi kerjasama dengan Pemerintah Kota Kendari.
“Mohon maaf Bu Kajari teman-teman saya dari Pemkot akan banyak menyibukkan minta ruang nanti untuk meminta advice,” ungkap Sekretaris Kota Kendari itu.
Dia berharap, dengan kerja sama ini pelayanan terhadap masyarakat bisa semakin baik dan pembangunan Kota Kendari bisa berjalan baik. (adv)
