Konsel, sibernas.id – Setelah lebih dari dua tahun hidup dalam ketidakpastian, harapan warga Desa Torokeku, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya menemukan secercah harapan. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menyatakan kesiapan untuk merealisasikan pembangunan jembatan penyeberangan yang telah lama dinanti masyarakat.
Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan, H. Ichsan Porosi, melalui pesan singkat WhatsApp yang diterima redaksi.
“Iya, kami sudah menganggarkannya dan sementara realisasi,” tulis Ichsan dalam pesan singkatnya.
Kepastian ini juga diperkuat oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Konawe Selatan, H. Nisbanurahim, yang menyatakan bahwa pihaknya siap mencairkan anggaran begitu semua proses administrasi dan teknis selesai.
Meski jumlah dan rincian anggaran pembangunan jembatan tersebut belum diungkap secara terbuka, kepastian dari dua pejabat utama daerah ini membawa kelegaan mendalam bagi warga Torokeku.
Sejak robohnya jembatan penyeberangan pada tahun 2022 lalu, kehidupan warga terutama anak-anak sekolah berubah drastis. Tanpa jembatan, mereka terpaksa menyeberangi perairan dengan cara berenang, risiko yang tak seharusnya dihadapi oleh anak-anak di tengah abad ke-21.
“Setiap hari anak saya pulang sekolah dengan pakaian basah. Kalau pulang sekolah harus berenang, buku dan tasnya juga ikut rusak. Kami hanya bisa mengelus dada,” tutur Nirmala, seorang ibu dari tiga anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar.
Tak hanya orang tua, anak-anak pun menyambut gembira kabar pembangunan jembatan ini. Di antara celoteh polos mereka, tersimpan harapan besar yang selama ini tertahan di balik gelombang pesisir pantai torokeku.
“Kalau sudah ada jembatan, saya tidak basah lagi pulang sekolah. Bisa langsung belajar, tidak kedinginan,” ucap Rafi, siswa kelas 3 SD sambil tersenyum malu-malu.
Warga Torokeku sebenarnya tidak menuntut fasilitas mewah mereka hanya ingin akses yang layak, aman, dan manusiawi. Terlambatnya pembangunan jembatan selama lebih dari dua tahun telah menguji kesabaran dan ketabahan mereka. Kini, janji pemerintah menjadi tumpuan terakhir untuk memulihkan kembali rasa kepercayaan warga terhadap negara.
Meski demikian, banyak pihak berharap agar janji pembangunan ini tidak berhenti pada wacana. Ketegasan perencanaan dan transparansi anggaran menjadi kunci utama agar kepercayaan masyarakat tidak kembali runtuh seperti jembatan yang telah roboh.
“Kami tidak mau hanya diberi harapan, kami butuh bukti. Anak-anak kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi,” tegas Lukman, tokoh masyarakat Desa Torokeku.
Pembangunan jembatan ini bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan tentang martabat dan keselamatan warga desa yang selama ini merasa terabaikan. Masyarakat kini menunggu, bukan dengan euforia, tetapi dengan doa yang diam-diam mereka langitkan agar janji itu benar-benar menyentuh tanah dan menjadi nyata.
