Kendari, sibernas.id – Wakil Ketua I DPRD Kota Kendari Rizki Brilian Pagala bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Kendari Irmawati, Ketua Fraksi Nasdem Andi Siti Rofikah Hidayat dan Wakil Ketua Komisi III Lakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Mako Polresta Kota Kendari, Selasa, (8/4/2025).
Kunjungan ini diterima Langsung Kapolresta Kota Kendari Kombes Pol. Eko Widiantoro di dampingi Wakapolresta Kota Kendari AKBP Moh. Yosa Hadi, Kabag OPS Polresta Kota Kendari AKP Picha Armedi, dan Kabag SDM Polresta Kota Kendari AKP Masriani.
Kunjungan dalam rangka silaturahmi ini bertujuan Untuk mempererat dan meningkatkan sinergitas antar lembaga disamping itu kunjungan ini dimanfaatkan untuk saling sharing terkait permasalahan yang terjadi di kota Kendari dan mendapat perhatian masyarakat luas.
Pada kesempatan ini Kapolresta kota Kendari menjelaskan pengamanan selama libur lebaran yang relatif kondusif di mana Polresta Kota Kendari melakukan pengamanan pada wilayah Kota Kendari sebagian wilayah Kabupaten Konawe Selatan, sebagian wilayah Kabupaten Konawe serta Kabupaten Konawe Kepulauan.
Adapun permasalahan yang terjadi di Kota Kendari dan mendapat perhatian dari masyarakat luas adalah permasalahan banjir dan masalah persampahan di Kota Kendari di mana Kapolresta Kota Kendari memberikan masukannya terkait pentingnya sosialisasi dan penegakan peraturan daerah terkait masalah sampah oleh DPRD maupun pemerintah kota Kendari agar masyarakat dapat mematuhi untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Kendari menjelaskan terkait penanganan banjir di kota Kendari DPRD bersama pemerintah Kota Kendari merencanakan untuk melakukan normalisasi dari hulu ke hilir di mana diduga terjadi penyempitan dan pendangkalan serta berubahnya struktur permukaan sungai yang berada di dalam kota Kendari sehingga menyebabkan banjir.
Selanjutnya pada kesempatan ini Kapolresta Kota Kendari menjamin keamanan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari saat menerima aspirasi masyarakat karena itu beliau menyarankan agar penyampaian aspirasi masyarakat agar diterima langsung oleh pimpinan maupun anggota DPRD untuk mencegah terjadi hal-hal yang melanggar hukum.
