Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin digelar setiap minggu oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Zoom Meeting. Rakor ini dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. Senin (30/12/2024).
Rapat tersebut turut dihadiri narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang. Dari jajaran Pemprov Sultra, hadir pula Sekdis ESDM, perwakilan dari Bank Indonesia, serta dinas terkait lainnya.
Dalam rapat, Tomsi Tohir menekankan pentingnya realisasi pendapatan daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan tahun 2025. Ia memberikan apresiasi kepada beberapa daerah seperti Bali, Jawa Timur, dan Yogyakarta yang mampu merealisasikan pendapatan daerah di atas target.
“Saya ingin mengingatkan bahwa realisasi pendapatan daerah sangat krusial. Beberapa daerah mampu melampaui target, seperti Bali dengan capaian 109,57 persen. Namun, ada juga provinsi yang jauh dari target, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah,” ujar Tomsi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa provinsi yang realisasi pendapatannya masih jauh dari target, di bawah 80%. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Papua Selatan, Papua Barat, Papua Pegunungan, Lampung, Papua Barat Daya, Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara.
“Tolong konsolidasi dan cek kembali di mana letak permasalahannya sehingga realisasinya tidak tercapai,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pengendalian inflasi secara efektif.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, memberikan pemaparan mengenai perkembangan inflasi menjelang akhir tahun 2024. Ia menyampaikan bahwa inflasi year-on-year (yoy) secara nasional meningkat pada Desember, dengan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti bawang putih, cabai merah, dan telur ayam ras menjadi faktor utama.
“Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga bawang putih meningkat menjadi 249 kabupaten/kota, sementara cabai merah mencapai 270 kabupaten/kota. Pada minggu keempat Desember, harga cabai merah tercatat naik 14,33 persen dibandingkan bulan November,” jelas Pudji.
Ia juga menyoroti disparitas harga cabai merah di Pulau Sumatera, di mana harga tertinggi tercatat di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp91.944 per kilogram, sementara harga terendah ada di Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp15.722 per kilogram. Pudji mengimbau pemerintah daerah untuk terus memantau pergerakan harga komoditas ini demi menjaga stabilitas harga di masyarakat.
Komoditas minyak goreng juga menjadi perhatian dalam rapat. Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah memastikan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, yaitu Rp15.700 per liter.
“Tolong cek distributor kedua (D2) di kabupaten/kota masing-masing. Jika ada distributor yang menjual di atas Rp15.700, laporkan. Jika ditemukan pelanggaran, izin distributor tersebut akan dicabut,” tegasnya.
Pudji Ismartini menambahkan bahwa pola kenaikan inflasi di akhir tahun merupakan fenomena yang berulang. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan permintaan barang dan jasa menjelang perayaan akhir tahun serta libur panjang.
“Sejak 2020, inflasi komponen inti selalu meningkat di bulan Desember. Pada Desember 2020 inflasi tercatat 1,60 persen, Desember 2021 sebesar 1,56 persen, Desember 2022 naik menjadi 3,36 persen, dan Desember 2023 sebesar 1,80 persen. Sementara itu, sepanjang Januari–November 2024 inflasi sudah mencapai 2,09 persen,” papar Pudji.
Menurutnya, lonjakan harga bahan pangan seperti cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras selalu menjadi kontributor utama inflasi di bulan Desember.
“Secara historis, ketiga komoditas ini selalu mengalami inflasi di akhir tahun,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi lonjakan inflasi lebih lanjut, pemerintah daerah diminta lebih aktif dalam memonitor pergerakan harga komoditas strategis dan menjaga ketersediaan stok. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan inflasi, khususnya di penghujung tahun.
