Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang secara rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) setiap minggu. Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara. Senin (10/3/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri. Acara ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Deputi Basarnas Laksda TNI R. Eko Suyatno, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Dari pihak Pemprov Sultra, hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, dan dinas terkait lainnya.
Antisipasi Lonjakan Arus Mudik dan Pengendalian Inflasi
Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pengendalian arus mudik menjelang Idul Fitri 1446 H yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April 2025, bergantung pada hasil sidang isbat yang akan digelar Kementerian Agama pada 29 Maret 2025. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat arus mudik dan arus balik, pemerintah telah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 24-27 Maret 2025.
“Kebijakan ini bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas, sehingga masyarakat dapat mulai mudik lebih awal tanpa mengganggu layanan publik. Namun, WFA harus tetap diatur dengan baik agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat,” ujar Tito Karnavian.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan libur sekolah mulai 21 Maret 2025, yang berlaku untuk sekolah umum dan madrasah, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri.
Mendagri juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi baik guna kelancaran arus mudik. “Jalur nasional perlu diperbaiki, jalan provinsi harus dicek oleh Dinas Perhubungan dan Dinas PU. Pasar tumpah juga perlu ditata agar tidak mengganggu lalu lintas, dan dermaga pelabuhan harus dipastikan aman dari kelebihan kapasitas,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto melaporkan bahwa hingga 10 Maret 2025, telah terjadi 614 bencana di Indonesia, mayoritas berupa bencana hidrometeorologi basah seperti banjir (421 kali), cuaca ekstrem (103 kali), dan tanah longsor (58 kali).
Menanggapi hal ini, Mendagri menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mitigasi bencana. “Negara harus hadir. Prediksi yang akurat memungkinkan kita untuk mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah mitigasi guna menekan dampak bencana seminimal mungkin,” ujarnya.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi penyiapan bendungan untuk menampung air, pelebaran sungai, serta penertiban kawasan resapan air yang berubah fungsi menjadi lahan komersial. Jika diperlukan, evakuasi masyarakat harus segera dilakukan.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, BNPB telah menerbitkan surat edaran kepada BPBD di seluruh Indonesia untuk meningkatkan peringatan dini dan kesiapan menghadapi bencana banjir dan tanah longsor, terutama selama Ramadan dan Idul Fitri 2025.
Prakiraan Cuaca dan Upaya Mitigasi
Kepala BMKG Prof. Ir. Dwikorita Karnawati menyampaikan prakiraan curah hujan untuk periode Maret-Mei 2025. Pada Maret 2025, curah hujan tinggi hingga sangat tinggi diperkirakan terjadi di pesisir barat Sumatera, Sumatera bagian selatan, sebagian besar Jawa-Bali-NTB-NTT, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua bagian selatan. Pada April 2025, curah hujan tinggi berpotensi terjadi di sebagian kecil Aceh, Jawa-Bali-NTB-NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua bagian selatan. Sementara itu, pada Mei 2025, curah hujan umumnya berada pada kategori rendah hingga menengah, kecuali di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Utara, Maluku, dan Papua.
BMKG mengimbau seluruh pihak untuk terus memantau informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG, website BMKG, media sosial, YouTube, dan Call Center 196. Peringatan dini juga harus segera ditindaklanjuti dengan aksi lapangan, seperti memastikan infrastruktur pengendalian banjir dalam kondisi operasional, memonitor debit air sungai dan pergerakan lereng, serta menyiapkan langkah evakuasi jika indikator kritis terlampaui.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa pada minggu pertama Maret 2025, sebanyak 33 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 4 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas utama yang berkontribusi terhadap kenaikan IPH meliputi cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH lebih banyak dibandingkan yang mengalami penurunan.
Mendagri mengingatkan pemerintah daerah untuk terus memantau harga bahan pokok guna menjaga stabilitas inflasi, terutama menjelang Idul Fitri. “Pengendalian harga komoditas harus menjadi perhatian utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Pemprov Sultra bersama TPID terus berkomitmen dalam pengendalian inflasi daerah serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk memastikan kelancaran arus mudik, kestabilan harga pangan, serta mitigasi dampak bencana guna melindungi masyarakat Sulawesi Tenggara dan Indonesia secara keseluruhan.
