Oleh Muhammad Aqil Al Munawwar
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, terdapat kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya serangan Uni Soviet terhadap negara-negara Eropa Barat. Untuk menghadapi ancaman tersebut dan mendorong kerjasama pertahanan kolektif, negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mulai menjajaki ide pembentukan aliansi pertahanan.
Pada tanggal 4 April 1949, Traktat Washington ditandatangani oleh 12 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Belgia, Luksemburg, Belanda, Britania Raya, Prancis, Italia, Denmark, Norwegia, Islandia, dan Portugal. Tujuan dari traktat ini untuk membentuk NATO atau North Atlantic Treaty Organization sebagai aliansi pertahanan kolektif.
Saat ini anggota NATO terdiri dari 30 negara, termasuk negara-negara Eropa, Amerika Utara, dan beberapa negara yang bergabung setelah Perang Dingin. Tujuan dari pembentukan NATO sendiri yaitu untuk saling membela dan mendorong kerjasama antara negara-negara anggotanya dalam hal keamanan dan pertahanan. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, peran NATO berubah dari menghadapi ancaman langsung ke mempromosikan keamanan dan stabilitas di kawasan Atlantik Utara dan melindungi integritas wilayah negara-negara anggotanya. Aliansi ini berfungsi untuk mencegah konflik dan mempertahankan perdamaian di kawasan tersebut.
Semenjak terbentuknya NATO, organisasi ini sudah beberapa kali mengintervensi negara-negara yang berkonflik seperti Bosnia, Kosovo, dan Afghanistan dengan mengatas namakan kemanusiaan. Namun intervensi tersebut hanyalah alasan belaka yang mana di balik NATO ada negara yang menjadikan NATO sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya.
Untuk lebih jelasnya lagi kita bisa melihat konflik yang terjadi di Libya. Pada tahun 2011 konflik di Libya dimulai sebagai bagian dari gelombang protes dan pemberontakan yang melanda sebagian besar dunia Arab yang dikenal sebagai “Arab Spring”. Pemberontakan ini menyebar ke berbagai negara arab termasuk Libya, pemberontakan yang terjadi di Libya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap rezim otoriter Muammar Gaddafi dan tuntutan untuk perubahan politik dan kebebasan sipil.
Dalam respons terhadap konflik yang terjadi di Libya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 pada Maret 2011, yang memungkinkan intervensi militer asing untuk melindungi warga sipil di Libya. Koalisi internasional yang dipimpin oleh NATO kemudian meluncurkan serangan udara dan operasi militer di Libya sebagai bagian dari operasi “Unified Protector” atau “Operation Odyssey Dawn”. Intervensi NATO di Libya pada tahun 2011 menjadi salah satu contoh yang menonjol dalam debat seputar sifat imperialistik aliansi ini. Meskipun intervensi ini bertujuan untuk melindungi warga sipil, NATO pada akhirnya menunjukkan sifat imperialistik yang mencolok.
Pertama, intervensi NATO di Libya menunjukkan dominasi Amerika Serikat dalam aliansi tersebut. Meskipun diperdebatkan apakah intervensi itu diinisiasi oleh Amerika Serikat atau oleh kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, tetapi kenyataannya adalah Amerika Serikat memainkan peran utama dalam merencanakan dan melaksanakan serangan militer.
Hal ini mencerminkan kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat dalam menentukan agenda NATO dan kebijakan luar negeri aliansi tersebut. Kedua, intervensi tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang batas kekuasaan NATO dan upaya aliansi untuk memperluas pengaruhnya. Meskipun resolusi PBB (Resolusi 1973) memberikan legitimasi hukum bagi intervensi tersebut, ada keraguan tentang sejauh mana NATO melampaui mandat perlindungan warga sipil dan memasuki ranah kebijakan politik Libya. Hal ini termasuk dukungan yang diberikan kepada kelompok pemberontak, yang pada akhirnya memainkan peran kunci dalam jatuhnya rezim Gaddafi. Ketiga, intervensi NATO di Libya juga menunjukkan konsekuensi yang kompleks dan seringkali tidak diantisipasi.
Setelah penggulingan Gaddafi, Libya jatuh ke dalam kekacauan politik dan keamanan yang berkepanjangan. Keadaan ini mencerminkan kegagalan NATO untuk merencanakan dan mempersiapkan aksi yang akan dilakukan setelah penggulingan rezim Gaddafi. Selain itu, kekosongan kekuasaan yang dihasilkan memunculkan kelompok-kelompok bersenjata, konflik etnis dan sektarian, serta peredaran senjata yang meluas. Oleh karena itu, intervensi NATO di Libya menciptakan dampak jangka panjang yang tidak terduga dan meninggalkan negara itu dalam ketidakstabilan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan konflik intervensi yang dilakukan ini memperburuk konflik tersebut.
Terlihat dalam konflik Libya ini NATO hanyalah menjadi alat dari Amerika Serikat untuk menggulingkan Muammar Gaddafi yang mana dilihat menjadi ancaman Amerika Serikat karena Muammar Gaddafi melihat Barat, termasuk Amerika Serikat, sebagai simbol kolonialisme dan imperialisme yang telah menindas negara-negara di Afrika dan dunia Arab. Ia merasa bahwa Barat telah mengeksploitasi sumber daya alam dan merampas kedaulatan negara-negara tersebut, memperkuat identitas Arab dan Afrika serta melawan dominasi Amerika Serikat sebagai kekuatan global yang dianggapnya merugikan negara-negara berkembang.
Gaddafi menentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang ia anggap campur tangan dan intervensionis, menjalin hubungan dengan negara-negara yang memiliki sikap anti-Barat dan anti-Amerika Serikat, seperti rezim Komunis di Uni Soviet dan negara-negara di Timur Tengah yang menentang kebijakan Amerika Serikat, termasuk Iran dan Suriah. Kritik terhadap Kapitalisme Muammar Gaddafi mengecam sistem kapitalis yang ia anggap sebagai eksploitasi manusia dan ketidakadilan ekonomi. Ia mempropagandakan konsep “jamahiriya sosialis” di Libya dan berusaha untuk menciptakan alternatif ekonomi yang berbeda dari model Barat.
Menurut saya segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh negara lain maupun organisasi internasional hanya akan memperburuk suatu konflik yang sudah ada. Selain dari itu, intervensi juga melanggar kedaulatan suatu negara, sebab negara mempunyai hak untuk mengatur urusan dalam negeri mereka sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Mengapa saya tidak membenarkan adanya intervensi dari negara lain, dikarenakan adanya intervensi dengan atas nama kemanusiaan. Yang mana, biasa di jadikan alasan untuk mengeksploitasi negara lain.
Secara keseluruhan, intervensi NATO di Libya menjadi studi kasus yang kompleks dan kontroversial dalam debat tentang imperialisme. Sementara ada argumen yang menunjukkan sifat dominan dan imperialistik aliansi tersebut, ada juga argumen yang mendukung langkah-langkah NATO sebagai tindakan kemanusiaan yang diperlukan. Penting untuk mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dan menganalisis dampak jangka panjang dari intervensi tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sifat aliansi NATO dan peran imperialistik yang mungkin dimainkannya.
(Penulis adalah mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, NIM: 202210360311138, Kelas: HI-A)
