Kendari, sibernas.id – Forum Satu Data Indonesia (SDI) terus mendorong peningkatan kualitas dan sinkronisasi data di tingkat daerah. Statistisi Madya Badan Pusat Statistik (BPS), Sri Aryani, mengungkapkan bahwa, pada tahun sebelumnya telah disusun berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
“Tahun lalu, kita sudah menetapkan SOP yang mengatur bagaimana penerapan prinsip standar data, termasuk alurnya. SOP ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan data berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujar Sri Aryani dalam rapat bersama Kominfo, BPS dan Bappeda, di Command Center Balai Kota Kendari, Jumat (7/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa peran Kominfo sebagai walidata sangat krusial dalam proses pengelolaan data di daerah. Kominfo bertanggung jawab atas kualitas data yang dikumpulkan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga penyebarluasan data.
Selain itu, Forum SDI juga berperan dalam menghasilkan daftar data dan rencana aksi terkait data yang harus disediakan oleh daerah. Daftar data ini disusun berdasarkan kebutuhan daerah, termasuk yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD.
“Forum SDI memastikan tidak ada lagi data yang tumpang tindih atau dikeluarkan oleh lebih dari satu instansi. Dengan daftar data yang jelas, setiap OPD memiliki tanggung jawab dalam menyediakan dan merilis data sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat,” tambahnya.
Sri Aryani juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kominfo dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan data. Dengan adanya daftar data yang terstruktur, Kominfo dapat meminta data secara sistematis kepada OPD terkait, sehingga proses penyediaan data menjadi lebih efisien dan akurat.
Melalui Forum SDI, pemerintah daerah diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan terpercaya guna mendukung perencanaan serta pengambilan kebijakan berbasis data yang lebih baik.
