Kendari, sibernas.id – Ketua DPRD Kota Kendari Laode Muhammad Inarto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Kota Kendari yang bertajuk “Stabilitas dan Sosial Pasca Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kota Kendari”, yang berlangsung di Aula Samaturu, Kantor Balai Kota Kendari, Senin (17/02/2025).
Rakor ini dibuka oleh Asisten III Setda Kota Kendari, Makmur, yang mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kota Kendari, perwakilan Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kendari, serta perwakilan dari Komando Distrik Militer (Kodim) Kendari.
Dikesempatan itu, Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto, menyampaikan pandangannya tentang pentingnya menjaga stabilitas sosial pasca Pilkada 2024.
Ia menegaskan bahwa Pilkada bukan sekadar kompetisi politik, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat demokrasi dan membangun persatuan di tengah masyarakat.
“Saya ingin mengingatkan kepada semua pihak bahwa Pilkada bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kerja sama kita dalam membangun daerah ini. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi setelah pemimpin terpilih ditetapkan, kita harus bersatu kembali dan bergerak maju untuk kebaikan bersama,” beber Inarto.
Menurutnya, tugas utama pasca-Pilkada adalah memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat menerima hasil demokrasi dengan lapang dada, tanpa ada gesekan yang dapat mengganggu ketertiban dan keharmonisan di Kota Kendari.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Kendari untuk kembali merajut kebersamaan setelah melalui proses Pilkada yang penuh dinamika. Kita harus membuktikan bahwa Kota Kendari adalah daerah yang dewasa dalam berdemokrasi, di mana persaingan politik tidak menimbulkan perpecahan, tetapi justru memperkuat solidaritas sosial,” tambahnya.
Inarto juga menekankan bahwa sebagai Ketua DPRD, ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah setelah Pilkada benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh anggota DPRD, pemerintah daerah, serta aparat keamanan untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat.
“DPRD akan terus mengawal jalannya pemerintahan pasca-Pilkada. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik semata. Kami juga akan terus menjalin komunikasi dengan Forkopimda dan aparat keamanan agar setiap potensi gangguan bisa diantisipasi sejak dini,” jelasnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial.
“Saya mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Saat ini banyak sekali berita-berita yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas. Jangan sampai kita termakan hoaks dan akhirnya menimbulkan perpecahan di antara kita sendiri,” tegasnya.
Inarto menegaskan bahwa DPRD akan selalu terbuka untuk menampung aspirasi warga dan memastikan bahwa suara mereka didengar oleh pemerintah.
“Kami di DPRD tidak hanya bekerja untuk kepentingan legislatif, tetapi juga sebagai penyambung lidah rakyat. Jika ada keluhan, masukan, atau aspirasi dari masyarakat, kami siap untuk menindaklanjuti dan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait. Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan pasca-Pilkada ini juga ditentukan oleh sejauh mana rakyat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kota Kendari berencana untuk menggelar pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta elemen masyarakat lainnya untuk mendiskusikan berbagai isu sosial dan politik yang berkembang pasca-Pilkada.
“Kami ingin mendengar langsung dari masyarakat, apa yang mereka harapkan dari pemerintahan yang baru nanti. Kita tidak bisa hanya bekerja di dalam ruangan, tetapi harus turun ke lapangan, mendengarkan suara rakyat, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka,” tuturnya.
Inarto juga berharap agar seluruh aparatur pemerintah dan stakeholder terkait dapat bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme dalam mengawal transisi kepemimpinan pasca-Pilkada ini.
“Mari kita tunjukkan bahwa Kota Kendari memiliki pemerintahan yang kuat, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kita harus bisa membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” paparnya.
Inarto menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan bahwa transisi pemerintahan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.
“Dengan semangat kolaborasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak, diharapkan Kota Kendari dapat tetap kondusif dan damai pasca-Pilkada, sehingga pembangunan daerah bisa berjalan dengan lebih optimal untuk kesejahteraan seluruh masyarakat,” tandasnya
Sebelumnya, Asisten III Setda Kota Kendari Makmur dalam sambutanya menekankan pentingnya kerja sama antar instansi dan lembaga dalam menghadapi tantangan sosial yang mungkin muncul pasca Pilkada 2024.
“Stabilitas sosial adalah kunci agar masyarakat Kota Kendari tetap hidup harmonis setelah proses Pilkada yang akan datang. Oleh karena itu, kita semua harus berperan aktif dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan penuh rasa persatuan,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa dalam menjaga stabilitas sosial, Forkopimda perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI harus berjalan dengan baik untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang bisa terjadi setelah Pilkada.
“Selain itu, penting bagi kita untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kedamaian dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya,” tambahnya.
Mewakili Kapolresta Kota Kendari, Pracoyo melaporkan kegiatan pasca Pilkada Tahun 2024 yakni KPU Kota Kendari melaksanakan rapat pleno penetapan paslon terpilih dan menetapkan paslon 01 sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari periode 2025-2030.
“Yang kedua seluruh calon kepala Daerah yang dilantik akan mengikuti orientasi di Akmil Magelang mulai dari tanggal 21-28 Februari 2025,” jelasnya. (ADV)
