Kendari, sibernas.id – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Kejaksaan dan Polresta Kendari mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di ruang Command Center Balai Kota Kendari. Rapat ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara daring, Selasa (4/2/2024).
Rapat koordinasi ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
Tujuan nota kesepahaman ini diketahui, untuk mengatasi hambatan dalam proses perizinan di daerah, membangun koordinasi dalam upaya mencegah tindak pidana dalam upaya dalam proses penyelenggaraan perizinan yang dapat menghambat investasi di daerah.
Mendagri, Muhamad Tito Karnavian menjelaskan, bahwa masalah perizinan merupakan salah satu temuan paling menonjol dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelanggaran yang kerap terjadi diberbagai instansi. Mengingat dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
“Pelaksanaan MOU pada hari ini yang bekerjasama dengan Kepala KPK, Kepolisian, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus serta pihak terkait lainnya, dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam hal perizinan, sekaligus untuk mempermudah kerjasama dunia usaha yang menjadi atensi Presiden untuk mempermudah perizinan pengusaha dan mendorong ekonomi,” jelas Mendagri.
Sementara itu, mengenai inflasi nasional, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, inflasi di bulan Januari 2025 sebesar 0,76 persen. Beberapa komoditas pangan yang mengalami inflasi yaitu Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,56% dan beberapa komoditas utama yang menjadi penyumbang terbesar inflasi januari 2025 adalah Cabai Merah, Cabai Rawit, dan Minyak Goreng dengan andil inflasi masing masing sebesar 0.19%, 0.17%, dan 0.03%.
