Pemkot Kendari Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

  • Bagikan

Memasuki minggu kedua Januari 2025, dinamika harga barang kebutuhan pokok di pasar kembali menjadi perhatian utama. Berdasarkan tinjauan harga yang dilakukan oleh instansi terkait, beberapa komoditas menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, sementara sebagian besar barang lainnya masih berada dalam rentang harga yang stabil. Penurunan harga barang-barang tertentu memberikan angin segar bagi konsumen, meskipun tantangan terhadap pengendalian harga tetap perlu mendapat perhatian lebih serius.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, indeks perkembangan harga menunjukkan adanya sejumlah fluktuasi pada harga komoditas pokok di pasar. Komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan pada periode ini antara lain cabai, bawang merah, dan daging ayam.

Kenaikan harga tersebut berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama di tengah upaya pemerintah untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Kenaikan harga komoditas ini didorong oleh faktor cuaca ekstrem yang menyebabkan gangguan pada pasokan serta meningkatnya biaya distribusi.

Di sisi lain, sejumlah komoditas lain seperti beras, minyak goreng, dan telur cenderung stabil atau bahkan mengalami penurunan harga, meskipun secara keseluruhan dampaknya terhadap indeks harga konsumen belum dapat sepenuhnya menutupi lonjakan harga pada komoditas-komoditas tertentu. Stabilitas harga pangan menjadi salah satu fokus utama TPID dalam upaya menjaga inflasi tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif.

TPID juga mencatatkan beberapa keberhasilan dalam pemantauan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, serta distributor barang. Koordinasi yang lebih intensif antara berbagai pihak ini dinilai efektif dalam mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali di pasar. Selain itu, peningkatan jaringan distribusi dan pemanfaatan teknologi dalam pemantauan harga barang juga diakui memberikan dampak positif dalam pengendalian inflasi.

Namun demikian, beberapa tantangan tetap menjadi perhatian. Salah satunya adalah ketergantungan daerah terhadap pasokan komoditas dari luar daerah yang rentan terhadap gangguan pada musim panen atau cuaca buruk. Hal ini, menurut sejumlah pihak yang hadir dalam rakor, memerlukan langkah-langkah mitigasi yang lebih matang, termasuk penyediaan cadangan pangan di tingkat lokal dan upaya diversifikasi sumber pasokan.

Dalam rakor tersebut juga dibahas mengenai perlunya peningkatan peran pasar-pasar tradisional dalam menjaga kestabilan harga. Pasar tradisional, meskipun sering kali dianggap kurang efisien, ternyata memiliki peran penting dalam menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat kalangan bawah. Peningkatan kualitas infrastruktur pasar dan sistem distribusinya diharapkan dapat mengurangi lonjakan harga akibat penyimpangan rantai pasokan yang tidak terkendali.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, menegaskan pentingnya upaya untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi yang ada.

“Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dalam mengatasi fluktuasi harga yang merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, keberlanjutan koordinasi antara TPID dan instansi terkait menjadi kunci utama dalam upaya pengendalian inflasi yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah, melalui rakor ini, diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan di sektor pangan dan distribusi, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pengendalian harga dan kebutuhan masyarakat akan akses pangan yang terjangkau. Ke depan, TPID diharapkan dapat semakin adaptif dalam merespons dinamika pasar yang terus berkembang, serta mampu mengantisipasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kestabilan harga.

Secara keseluruhan, rakor TPID minggu kedua Januari 2025 menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah. Sinergi yang terjalin dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta, menjadi modal utama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks

  • Bagikan