Jakarta, Sibernas.id – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd memenuhi panggilan dan memberi laporan terkait percepatan penurunan stunting kepada Wakil Presiden (Wapres) KPH Gibran Rakabuming Raka, B.Sc, bertempat di Kantor Wapres, di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).
Pada pertemuan tersebut, Wihaji didampingi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos.
Tidak hanya Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN saja yang memenuhi panggilan Wapres membahas program. Namun ada menteri lain yang tampak hadir, yaitu Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid dan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria.
Saat dimintai keterangannya Wihaji menyampaikan bahwa BKKBN harus memberikan laporan kepada Wapres minimal dua kali dalam setahun terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Ini saja, kita kan ada Perpres 72 tentang penanganan stunting. Kebetulan kita harus laporan minimal dua kali dalam setahun berkenaan dengan TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting,” ucapnya.
“Pertemuan Wapres dan para menteri ini bersifat tertutup. BKKBN juga mendapatkan arahan-arahan dari Wapres terkait percepatan penurunan stunting. Saya laporan itu saja, sama tentu ada arahan-arahan yang berkenaan dengan beliau sebagai Ketua Pengarah (Tim Percepatan Penurunan Stunting). Kebetulan Ketua Pelaksananya BKKBN,” tambahnya.
Kemudian, Wihaji menambahkan bahwa dirinya juga mendiskusikan dan melaporkan sejumlah persoalan terkait turunnya angka kelahiran dan pernikahan yang menjadi program kerja di BKKBN. Diskusi dan laporan percepatan penurunan stunting, serta program kerja di BKKBN ini juga akan disampaikan kepada Presiden.
“Nanti ada _treatment_ dan menjadi bagian dari program kerja yang akan saya laporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” ungkap Wihaji.
