PT Antam Diminta Segera Garap Blok Mandiodo Agar Penambang Ilegal Tidak Masuk

  • Bagikan

Kendari, Sibernas.id – Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Irwandy Arif meminta PT Antam segera beroperasi di Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Kami meminta agar PT Antam datang menambang di Blok Mandiodo, Kabupaten Konut, Provinsi Sultra,” kata Irwandy Arif saat Seminar Nasional Transformasi Perizinan Berbasis Risiko pada Sektor Pertambangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di Kendari, Rabu.

Irwandy Arif mengatakan, Blok Mandiodo sudah ditambang 11 perusahaan, namun kini izin usaha pertambangan (IUP) sudah dimiliki PT Antam.

Menurut Irwandy, perkara dengan 11 perusahaan itu sudah selesai karena kepemilikan lahan oleh PT Antam sudah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung.

“Bersama dengan Dirjen Minerba, Kami Berlatih dengan Dirut Antam agar segera memulai kegiatan ini (tambang) di sana, agar tambang-tambang ilegal jangan masuk lagi,” kata Irwandy Arif.

Irwandy menyebut selama 11 perusahaan itu menambang di Blok Mandiodo, keuntungan yang diperoleh 1 miliar dolar Amerika atau Rp14,3 triliun.

“Saya tidak tahu mereka bayar pajak atau tidak. Tapi laba bersih yang dihitung oleh Antam 300 juta dolar, selama masa itu,” urainya.

Irwandy pun mengimbau PT Antam bersama perusahaan daerah untuk segera memulai lahan dan memulai aktivitas penambangan sesuai aturan yang berlaku.

Seminar Nasional ini berlangsung di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Jl Haluoleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sultra.

Ketua KPK Firli Bahuri membuka Seminar Nasional ini, dihadiri oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen TP.

Wagub Sulawesi Utara Steven OE Kandou Wagub Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, Sekda Gorontalo.

Hadir juga, Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Waris Agono, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba.

Kemudian 17 bupati dan wali kota di Sultra, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sultra

  • Bagikan