Kendari, Sibernas.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Rapat Penguatan Jejaring antar Lembaga Perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kota Kendari Tahun 2024, berlangsung disalah satu hotel di Kota Kendari, Jumat (20/9/2024).
Kegiatan tersebut dibuka langsung Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Ridwansyah Taridala. Kegiatan yang dilaksanakan selama satu hari ini diikuti sebanyak 50 peserta yang terdiri dari penyedia layanan OPD terkait, lembaga vertikal dan satgas PPA Kota Kendari yang juga menghadirkan narasumber yaitu Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kemenkumham Sultra, Saibuddin dan Direktur Yayasan Lambu Ina Sultra, Yustina.
Sekda Kota Kendari, H. Ridwansyah Taridala dalam sambutannya menyampaikan, terima kasih kepada DP3A Kota Kendari yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.
“Ini adalah bagian dari upaya ikhtiar Pemerintah Kota Kendari untuk mengajak semua stakeholder terkait di dalam proses pembangunan sosial, kita ingin menyiapkan instrumen semua yang terkait di dalam pengurusan ini,”ujarnya.
Dia juga mengungkapkan, Pemerintah Kota Kendari selama ini sudah memproklamirkan diri dan mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat bahwa Kota Kendari ini adalah Kota Layak Anak.
“l”Tetapi kasus menunjukan yang namanya kekejaman dan kekerasan terhadap anak masih tetap muncul juga di Kota Kendari ini, contohnya baru-baru ini ada kejadian lagi viral seorang anak laki-laki melaporkan seorang gurunya, tetapi ini harus ditelusuri juga jangan sampai fitnah, kalau bukan fitnah berarti betul,”tambahnya.
Untuk itu, dia juga mengharapkan, setelah kegiatan ini berlangsung dan dengan keterlibatan stakeholder terkait, ini bisa menjadi pilar dan corong bagi Pemerintah Kota Kendari.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A, Fenty Efendi mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun komitmen, pemahaman dan koordinasi bagi OPD dan stakeholder terkait upaya AMPK secara cepat dan akurat.
“Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya komitmen, pemahaman dan koordinasi bagi OPD dan terkait upaya penanganan AMPK secara cepat, akurat, konfrensif dan terintegrasi,” pungkasnya.
