Kendari, sibernas.id – Mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, H Asrun Lio membuka secara resmi Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Sultra, Senin (22/4/2024), di Kendari.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan, dr Yessi Kumalasari MPH AAAK.
“Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat allah SWT atas karunia dan rahmatnya sehingga acara forum komunikasi para pemangku kepentingan utama tingkat Provinsi Sultra yang kita selenggarakan dapat terlaksana dengan baik,” tuturnya.
Sekda Sultra ini menerangkan, sistem jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BAdan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dimana berdasarkan Undang Undang tersebut, BPJS Kesehatan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lebih lanjutnya, adapun peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu setiap orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Salah satu tugas BPJS Kesehatan adalah melakukan perluasan Kepesertaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut maka dirasa perlu dibentuk suatu wadah pertemuan bagi instansi terkait dalam rekrutmen kepesertaan dan melaksanakan aktivitas strategi untuk mencapai target perluasan kepesertaan program JKN-KIS dan tercapainya cakupan Semesta (UNIVERSAL Health Coverage) tanpa diskriminasi,”katanya.
Dikesempatan itu, Sekda Sultra menerangkan, tujuan dibentuknya forum komunikasi ini adalah :
1. sebagai upaya tercapainya penyelesaian masalah dan memberikan solusi serta memitigasi resiko yang akn terjadi dikemudian hari.
2. tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait program JKN, meliputi penyampaian saran dan gagasan pemecahan masalah, serta perumusan rencana kerjasama yang strategis.
3. tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung program JKN.
4. terwujudnya partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung sosialisasi, keberhasilan implementasi program JKN-KIS, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi pelayanan peserta program JKN tanpa Diskriminasi.
5. mempermudah koordinasi antar instansi yang terkait dalam menyelesaikan kendala kendala operasional di lapangan.
6. terwujudnya kemudahan akses layanan kesehatan bagi penduduk.
“Dalam forum komunikasi ini, seluruh anggota forum dapat melakukan koordinasi dan komunikasi untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman atas pelaksanaan program JKN, menampung dan memecahkan permasalahan terkait pelaksanaan program JKN, serta sebagai media koordinasi untuk memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan program JKN,” jelasnya.
Melalui kesempatan ini, pihaknya menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan JKN di provinsi Sultra tanggal 1 April 2024 adalah sebanyak 2.799.836 jiwa terdiri dari 2.339.133 jiwa peserta aktif dan masih terdapat 460.703 jiwa peserta tidak aktif yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Jenderal ASN Provinsi Sultra ini menambahkan, Provinsi Sultra telah mencapai Universal Health Converag (UHC) dengan jumlah peserta >95 persen terhadap jumlah penduduk, . Selanjutnya diharapkan agar dapat mempertahankan cakupan kepesertaannya dan meningkatkan keaktifan peserta sehingga tidak ada lagi penduduk terkendala dalam pelayanan kesehatan.
“Mengakhiri sambutan ini, saya berharap semoga kegiatan yang kita lakukan ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan cakupan kepesertaan, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta menjamin keberlangsungan program JKN. Demikian sambutan ini kami sampaikan, sekaligus membuka acara forum komunikasi terkait implementasi strategi pencapaian universal Health Converage tingkat provinsi Sultra,” harapnya.
Adapun sejumlah pihak yang hadir, diantaranya pihak Polda Sultra, BPKAD Sultra, Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, dan para anggota forum komunikasi tingkat provinsi Sultra.
