Kendari, sibernas.id – Sesuai arahan Presiden terkait percepatan penurusan stunting, di tahun politik saat ini stunting tetap menjadi perhatian penting, selain penanganan kemiskinan ekstrim dan inflasi.
Hal itu dikemukakan Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. Asmar, M.Si, saat membuka pertemuan teknis Satgas Percepatan Penurunan Stunting bersama Forum Rektor Provinsi Sultra, di Hotel Horison Kendari, Jum’at (24/11/23).
Asmar membuka secara resmi pertemuan tersebut, sekaligus mengapresiasi mitra yang hadir dalam kegiatan ini, dan menjelaskan bahwa penanganan stunting harus diawali dari perencanan kehamilan. Yakni, pemeriksaan kesehatan tiga bulan sebelum menikah dan 1000 hari pertama kehidupan (HPK).
Asmar menilai kegiatan ini menjadi garda terdepan dalam penanganan percepatan penurunan stunting.
Berdasarkan laporan panitia yang disampaikan Ketua Tim Kerja Bidang Adpin, Agus Salim, SE, MM, kegiatan ini diikuti 70 peserta, terdiri dari Forum Rektor, Bappeda Sultra, Ketua TP-PKK Pokja IV, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB), Penyuluh KB Kota Kendari, kader Tim Penaping Keluarga (TPK) dan Satgas Percepatan Penurunan Stunting.
Agus Salim mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di Sultra dan bagaimana meningkatkan komitmen agar percepatan penurunan Stunting di Sulawesi Tenggara dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
“Kami berharap pertemuan ini dapat membangun komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting, khususnya di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 hingga tahun 2024,” ujarnya.
Ego Sektoral
Kegiatan ini diisi berbagai paparan materi dari beberapa narasumber. Diantaranya oleh Bappeda Sultra, Forum Rektor Sultra, Kementerian Agama Sultra, dan Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara.
Dalam materinya, Kepala Bappeda, J. Robert, ST, MT menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2023.
Robert menyampaikan bahwa gerakan percepatan penurunan stunting masih terkendala lantaran masih saja terdapat ego sektoral dari berbagai lintas sektor. Akibatnya, belum ada keterpaduan penanganan stunting di semua sektor.
Dalam materi yang dipaparkan, Dr. Sultan Akhar Toruntju, SKM, M.Kes dari Forum Rektor Provinsi Sultra mengatakan bahwa pentingnya gizi pada anak balita, dan ini perlu diperhatikan dalam upaya bangsa ini mempercepat penurunan stunting.
Menurut data WHO (Badan Kesehatan Dunia) tahun 2022, sebanyak 178 juta anak mengalami stunting. Di Indonesia sendiri prevalensi stunting sudah turun sebanyak 2,8 persen dan diharapkan dapat turun menjadi 14 persen di tahun 2024 sesuai target RPJMN.
“Ada beberapa bentuk capaian program gizi, salah satunya dari keempat status gizi, angka stunting turun sebesar 2,8 persen,” ujarnya.
Perwakilan BKKBN Sultra, terkait program gizi, juga melakukan upaya melalui kegiatan yang sudah berjalan, diantaranya pembentukan Kampung KB dan Program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di setiap desa.
Forum Rektor juga membeberkan beberapa program yang dapat dilakukan dalam evaluasi gizi. Antara lain, literasi pangan dan gizi. Dari literasi pangan dan gizi ini diharapkan masyarakat dapat meraih pemahaman mengenai informasi gizi dalam upaya meraih pemenuhan gizi seimbang.
