Pemprov Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri secara Virtual

  • Bagikan

Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) dilaksanakan di Ruang  Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra, Senin, (4/9/2023).

Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Bambang Wisnubroto, Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol Hendro Sugiatno, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa, Para Forkopimda seluruh Indonesia, serta semua Stakeholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Turut Hadir dari jajaran Pemprov Sultra yakni  Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sultra, Kadis Ketapang, Kadin Sultra, Perwakilan Bulog Sultra, Panit Indaksi Dit Reskrimsus Polda dan Karatina Pertanian Kendari serta Inspektorat Sultra.

Dalam sambutan Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan rapat koordinasi pengendalian inflasi secara mingguan akan terus dilaksanakan sampai ada perintah dari Presiden RI untuk di Stop.

Kata dia, angkah inflasi yang dirilis pada jumat yang lalu untuk inflasi tahun ke tahun atau y-on-y diangka 3,27 persen sepertinya lebih tinggi dibanding bulan Juli 3,08 persen.

Arahan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan informasi terkait angka inflasi 3 jenis yakni Pertama inflasi month to month (inflasi bulanan) diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga konsumen bulan terhadap bulan sebelumnya, Kedua Inflasi year to date (inflasi tahun kalender) dari hasil perbandingan indeks harga konsumen bulan terhadap desember tahun sebelumnya, Ketiga inflasi year on year (inflasi tahun ke tahun) dari hasil perbandingan IHK bulan terhadap bulan yang berjalan.

Berdasarkan rilis BPS tanggal 1 September 2023 bahwa Pada Agustus 2023, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional tahun ke tahun sebesar 3,72 persen. terhadap IHPB Agustus 2022. Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada Sektor Pertanian, yaitu sebesar 5,18 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga tahun ke tahun (y-on-y) pada Agustus 2023 antara lain, bawang putih, padi, pasir, beras, rokok kretek dengan filter, dan bensin.

Perubahan IHPB bulan ke bulan (m-to-m) Agustus 2023 sebesar 0,04 persen dan perubahan IHPB tahun kalender (y-to-d) Agustus 2023 sebesar 1,83 persen.

Perubahan IHPB Bahan Bangunan/Konstruksi tahun ke tahun (y-on-y) Agustus 2023 sebesar 2,13 persen terhadap Agustus 2022, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pasir, batu fondasi bangunan, batu split, semen, solar, dan aspal.

Untuk bulan Agustus 2023 terjadi deflasi secara bulan ke bulan sebesar 0,02 persen, sementara inflasi tahun ke tahun ada kisaran 3,27 persen dan inflasi tahun kalender 1,43 persen.

Inflasi yang cukup tinggi menurut wilayah bagian Sulawesi yakni Kota Bau-bau (0,41 persen) yang komoditasnya ada tarif angkutan udara dan cabai rawit, Kota Luwuk (0,36) persen, Mamuju (0,30) persen, palu (0,13) persen dan kotamobagu (0,04) persen.

Sambutan Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol Hendro Sugiatno menyampaikan peran kementerian perhubungan dalam menjaga harga pokok pangan yakni melalui kebijakan kementerian perhubungan terhadap pengendalian harga diantaranya dengan solusi jangka pendek melalui kebijakan tarif meliputi PSO, insentif,  disinsentif serta subsidi angkutan perintis dan transport management.

Sementara itu, arahan Kadis Ketapang Sultra menyampaikan Pertama TPID Provinsi Sultra kemarin tanggal 31 Agustus 2023, TPID Sultra  mendapatkan penghargaan sebagai nominasi terbaik TPID tingkat provinsi di kawasan Sulawesi.

Ini satu prestasi yang cukup membanggakan kita semua, meskipun waktu hari Kamis di Istana Merdeka dihadiri oleh Bapak Gubernur langsung, tingkat provinsi yang masuk nominasi adalah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Namun yang dapat inflasi Award adalah Sulawesi Selatan,

Kemudian untuk tingkat kabupaten TPID terbaik, juga terwakili dari Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Minahasa. Namun Minahasa yang mendapatkan Award . Jadi dua kabupaten kita masuk nominasi.Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada TPID Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah masuk nominasi terbaik di kawasan Sulawesi.

Kedua, rilis pada tanggal 1 September 2023 oleh BPS bahwa inflasi nasional kita berada di angka 3,27 persen year on year atau month to monthnya, sebenarnya deflasi di 0,02 secara nasional, secara tahun kalender 1,43 persen. Untuk gabungan dua kota di Provinsi Sultra, maka inflasi tahunan kita berada di angka 3,52 persen sama dengan bulan Juli kemarin 3,52 persen. namun pantauan dari dua titik, kota kendari turun dari 3,71 menjadi 3,35 persen. Kota bau-bau dari 2,95 naik menjadi 4,11 persen.  namun secara tahun kalender bahwa gabungan dua kota kita berada di angka 1,74 persen. Ini yang harus kita antisipasi.

Ketiga terkait dengan pemaparan dari statistik bahwa dengan Indeks Perubahan Harga, karena Indeks Perubahan Harga ini memantau kabupaten-kabupaten yang tidak ikut dalam pantauan inflasi, Muna Barat sekali lagi masih masuk urutan kedua secara nasional. saya sudah memerintahkan untuk mengintervensi Muna Barat, karena sudah 3 minggu berturut-turut Indeks Perubahan Harga tertinggi masuk 10 besar secara nasional. Ini di minggu kelima kembali masih naik.

Keempat komoditas yang harus kita waspadai adalah cabai merah, cabai rawit, dan juga daging ayam ras, telur ayam ras secara nasional.

  • Bagikan