Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) dilaksanakan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin (31/7).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dipimpin langsung Mendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah Pejabat diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Prof. Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Abdul Majid Ikram, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar serta diikuti perwakilan pemerintah daerah dan Forkopimda se-Indonesia.
Turut hadir dari jajaran Pemprov Sultra yakni Kadis Ketahanan Pangan, Asisten Perdata dan Tata Usaha Kejati, Kasi Kasrem 143/HO, Perwakilan BI, Asisten Manager Bulog dan Ditreskrimsus Polda Sultra serta beberapa Pejabat terkait.
Diawali dengan Penyerahan Insentif Fiskal Kinerja dari Kementerian Keuangan dalam Pengendalian Inflasi Daerah tahun anggaran 2023 periode pertama, kepada 3 Pemerintah Provinsi (DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Gorontalo) dan 24 Kabupaten serta 6 Pemerintah Kota yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam sambutan Mendagri RI, Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi kita di tahun lalu diangka 5,9 persen dan dengan koordinasi kita bersama dalam pengendalian inflasi dari tingkat pusat maupun daerah melakukan secara bersama-sama rakor pengendalian inflasi setiap minggu dilaksanakan sehingga inflasi bulan juni 2023 diangka 3,52 persen.
“Dua minggu lalu ada rapat terbatas dengan Bapak Presiden mengenai masalah dampak El Nino khusunya terhadap ketahanan pangan dan saya mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden agar dalam rapat koordinasi tentang inflasi daerah dapat mengundang kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati sehingga rekan-rekan daerah dapat memahami dampak El Nino,”ungkapnya
Sementara arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kebijakan pengalokasian insentif fiskal tahun 2023 mencapai Rp 8,0 T dibagi menjadi 2 bagian yakni pertama kinerja tahun sebelumnya Rp. 4,0 triliun (berdasarkan Perpres 130 tahun 2022 dan PMK 208 tahun 2022), Kedua Kinerja tahun berjalan Rp 4,0 triliun (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023.
Lanjutnya, Insentif Fiskal atas kinerja pengendalian inflasi berdasarkan PMK nomor 67 tahun 2023, Pertama besaran alokasi periode pertama dan periode kedua sebesar Rp 330 miliar, periode ketiga sebesar Rp 340 miliar, Kedua jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah (3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten) untuk periode pertama dan kedua, ketiga 34 daerah (3 provinsi, 6 kota, 25 kabupaten), Ketiga indikator penilaian yakni upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks dan realisasi belanja.
Paparan Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati, menyampaikan Pertama hingga menjelang akhir juli 2023 menunjukkan kondisi El Nino diantara lemah-moderat dan IOD Netral. El Nino diprediksi berlanjut pada semester II 2023 dengan kategori lemah – moderat, dan IOD diprediksi berapa pada kategori positif-netral hingga januari 2024, Kedua sebagai wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami kondisi curah hujan sangat rendah pada agustus dan September 2023 meliputi Sebagian besar sumatera, jawa, bali, NTB, NTT, Sebagian besar Kalimantan, Sebagian besar Sulawesi, Sebagian maluku, Sebagian maluku utara dan Sebagian kecil papua.
Dikesempatan itu, Kadis Ketahanan Pangan Sultra menyampaikan, pertama tadi dari menteri keuangan memberikan reward kepada 33 daerah yang mendapatkan dana insentif fiskal.
“Sulawesi Tenggara tidak kebagian tapi mudah-mudahan kita tidak lantas putus semangat, tetap kita akan terus berupaya dalam rangka pengendalian inflasi,”ujarnya.
Kedua, lanjutnya tadi kita sudah mendengarkan paparan dari bank indonesia terkait langkah-langkah pengendalian inflasi dan memang ada rencana dari bank indonesia perwakilan Sultra akan mengadakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yang direncanakan puncaknya di tanggal 11 Agustus 2023 berpusat di Korem.
“Ketiga tadi BMKG telah meramalkan terkait dengan kondisi iklim dan cuaca bahwa kita akan memasuki masa El Nino yang ternyata berita selama ini dari BMKG Sultra puncaknya di Agustus-September ternyata setelah kita lihat tadi paparan BMKG Pusat, tadi Sulawesi Tenggara dinyatakan aman nanti di bulan Februari dan menjadi perhatian khusus bagi Dinas Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Holtikultura untuk bergerak agar mengantisipasi terhadap cuaca El Nino sedangkan cadangan pangan di Sultra dinyatakan aman untuk 4 bulan kedepan,”pungkasnya.
