Kolaka Utara, Sibernas.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengajak Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk bersinergi dalam menangani stunting atau gagal tumbuh kembang anak akibat gizi kronis.
“Kami mengingatkan jajaran Pemda Kolaka Utara untuk bahu membahu menurunkan angka stunting yang berada di angka 29,1 persen,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Sultra diwakili Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Mustakim pada seminar awal penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kolaka Utara di Kolaka Utara, Senin.
Mustakim juga mengingatkan ada penyebab sensitif stunting yang cukup tinggi hingga 70 persen, sehingga jajaran Pemda Kolaka Utara kembali bisa membenahi air bersih, sanitasi jamban dan sebagainya yang digunakan warga di daerah tersebut.
“Sekaligus juga mengawal Survei Status Gizi Indonesia 2022 agar bisa menghasilkan data stunting yang lebih akurat karena data stunting produk SSGI tahun 2021 lalu banyak pihak yang meragukan kebenarannya,” ujar dia.
BKKBN Sulawesi Tenggara memfasilitasi kegiatan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kolaka Utara.
“GDPK sangatlah urgen dimiliki setiap provinsi dan kabupaten/kota karena dengan GDPK akan memudahkan setiap daerah untuk merancang arah dan kebijakan pembangunannya, khususnya pembangunan kependudukan,” ujar dia.
Mustakim juga menyampaikan pesan dari pimpinan Kepala BKKBN Pusat Dr. Hasto Wardoyo, yakni realisasi anggaran DAK Non Fisik (BOKB) Kolaka Utara yang masih sangat rendah atau baru 25, 5 persen sampai September 2022.
“Kiranya dapat ditingkatkan sesegera mungkin. Selain itu, kegiatan Pendataan Keluarga tahun 2022 juga diharapkan benar-benar dikawal, sehingga memperoleh data yang akurat dan benar,” katanya.
Sementara itu, Asisten III Setda Kolaka Utara Muh Idris mengatakan, GDPK sangat dibutuhkan daerah dalam menyusun rancangan dan arah pembangunan.
“GDPK ini sangat penting untuk kita karena dapat dijadikan acuan arah pembangunan kependudukan Kolaka Utara untuk jangka waktu 25 tahun. Ada juga roadmap-nya tiap 5 tahunan,” katanya.
Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Bappeda, Kadis Perhubungan, Kepala BPS, Kadis Perkebunan, dan wakil-wakil dari semua lintas sektor terkait, termasuk Tim Ahli dari Akademisi Universitas Halu Oleo yang dipimpin Dr. Endro Sukoco.
