Konawe, Sibernas.id – Pemerintah Kabupaten Konawe, Sulaqwesi Tenggara (Sultra), telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tujuh kali secara berturut-turut, atas prestasinya tersebut Konawe menerima penghargaan plakat WTP dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.
Penghargaan dari Kemenkeu tersebut diserahkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Pembendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Eko Wahyu Budi Utomo, yang diterima langasung olerh Bupati Konawe, Kery S Konggoasa, pada acara Deklarasi Damai dan Penandatangan Pakta Integritas Calon Kepala Desa pada Pemilihan Serentak tahun 2022, berlangsung di Unaaha, Senin.
“Atas nama Bupati Konawe dan masyarakat Konawe secara keseluruhan, kami mengucapkan terimakasih atas WTP ketujuh kali ini, apa yang kita capai ini adalah kerja-kerja kita semua, OPD, DPRD, Forkopimda, seluruh Kepala Desa dan Camat, dan seluruh masyarakat Konawe,” kata Bupati.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Sultra, Eko Wahyu Budi Utomo menyampaikan bahwa Predikat WTP merupakan pernyataan professional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.
“Kriteria tersebut yaitu kesesuain dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal, dan pada tahun ini capaian WTP Pemkab Konawe naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujarnya.
Eko Wahyu Budi Utomo juga mengatakan, pada tahun 2021, jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan opini WTP berjumlah 83, dari total 87 K/L atau 95,4 persen dan sejumlah 500 dari 542 Pemda mendapatkan opini WTP atau 92,25 persen.
“Atas capaian WTP yang diperoleh ini, pemerintah pusat maupun daerah tidak cepat berpuas diri, karena tantangan yang dihadapi di masa mendatang akan semakin rumit, apalagi setelah dilanda pandemi, kini dunia dihadapkan pada tantangan yang berbeda yang berimplikasi pada keuangan yang semakin rumit karena peningkatan inflasi dan adanya disrupsi harga pangan dan energi serta bunga capital flow yang dapat mempengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN/D, dimana APBN/D harus terus berfungsi sebagai penjaga negara dan bangsa dan shock obsorber yang berkeadilan,” tutur Eko Wahyu.
Pada acara penyerahan penghargaan WTP tersebut, turut disaksikan sejumlah unsur Forkopimda, Ketua DPRD kabupaten Konawe, Sekda Konawe, Kepala OPD, Camat, serta calon Kepala Desa se-kabupaten Konawe.(ADV)
