Konawe, Sibernas.id – Pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), telah meraih opini wajar tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut, atas prestasinya tersebut Konawe menerima penghargaan piagam WTP dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Penghargaan dari Kemenkeu tersebut diserahkan kepada Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Eko Wahyu Budi Utomo, yang diterima langsung oleh Bupati Konawe, Kery S Konggoasa, pada acara deklarasi Damai dan Penandatangan Pakta Integritas Calon Kepala Desa pada Pemilihan Serentak tahun 2022, berlangsung di Unaaha, Senin.
“Atas nama Bupati Konawe dan masyarakat Konawe secara keseluruhan, kami mengucapkan terima kasih atas WTP ketujuh kali ini, apa yang kita capai ini adalah kerja-kerja kita semua, OPD, DPRD, Forkopimda, seluruh Kepala Desa dan Camat, dan seluruh masyarakat Konawe,” kata Bupati.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sultra, Eko Wahyu Budi Utomo menambahkan bahwa Predikat WTP merupakan pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.
“Kriteria tersebut yaitu sesuai dengan standar akuntansi, menurut penilaian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian internal, dan pada tahun ini capaian WTP Pemkab Konawe naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya,”.
Eko Wahyu Budi Utomo juga membandingkan dengan tahun sebelumnya. pada tahun 2021, jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan opini WTP membuka 83, dari total 87 K/L atau 95,4 persen dan sejumlah 500 dari 542 Pemda mendapatkan opini WTP atau 92,25 persen.
“Atas capaian WTP yang diperoleh, pemerintah maupun daerah cepat tidak berpuas diri, karena tantangan yang dihadapi di masa mendatang akan semakin rumit, apalagi setelah dilanda pandemi, kini dunia dihadapkan pada tantangan yang berbeda yang berimplikasi pada keuangan yang semakin rumit karena peningkatan inflasi dan adanya disrupsi harga pangan dan energi serta bunga capital flow yang dapat mempengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN/D, dimana APBN/D harus terus bekerja sebagai penjaga negara dan bangsa dan shock obsorber yang berkeadilan,” tutur Eko Wahyu.
Pada acara Penghargaan WTP tersebut, yang turut hadir sejumlah produk Forkopimda, Ketua DPRD kabupaten Konawe, Sekda Konawe, Kepala OPD, Camat, serta calon Kepala Desa se-kabupaten Konawe.
