Kendari, Sibernas.id – Ketua Kamar dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Tenggara (Sultra), Anton Timbang, berharap kepada pemerintah pusat bisa meluncurkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aspal Buton pada momentum pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia yang akan berlangsung di Kendari 30 Juni 2021.
“Harapan besar kita bahwa pada pelaksanaan Munas Kadin di Sultra, maka pemerintah pusat meluncurkan Kawasan Ekonomi Khusus Aspal Buton,” kata Anton Timbang, di Kendari, Selasa.
Anton berharap dalam waktu singkat Kawasan Ekonomi Khusus Aspal Buton segera diterbitkan, KEK saat ini masih menunggu Keputusan Presiden (Kepres).
“Sehingga pada saat Munas Kadin menjadi moment yang tepat untuk peluncurkan KEK Aspal di Buton,” Anton Timbang.
Anton berharap para pengurus maupun anggota Kadin yang hadir saat Munas tertarik untuk berinvestasi mengembangkan aspal Buton karena mereka adalah seluruh pengusaha besar yang ada di Indonesia.
“Lewat Munas ini kan seluruh pengusaha besar Indonesia hadir, menterinya hadir, presidennya hadir. Nah momen ini yang harus dijelaskan. Jadi di sini ada pemerintah bagian regulasi, dan ada kontraktor sebagai eksekutornya untuk bagaimana produksi ini aspal,” kata Anton.
Menurut Anton aspal alam hanya ditemukan di Negara Trinidad dan di Indonesia yakni Buton, selain itu yang ada adalah aspal minyak.
“Cadangan aspal di Trinidad diperkirakan akan habis dalam waktu 20 tahun sedangkan cadangan aspal Buton butuh waktu 360 tahun baru bisa habis (perkiraan produksi 1 juta per tahun),” katanya.
Dia berharap aspal Buton dapat digunakan secara maksimal, minimal untuk wilayah Sultra dan tidak perlu lagi tergantung dengan impor aspal cair.
Faktanya kata Anton, saat ini adalah Indonesia mengimpor 1,3 juta sampai 1,4 juta ton aspal per tahun yang menguras cadangan devisa negara Rp40 sampai Rp46 triliun.
Padahal kata Anton, seluruh kebutuhan itu dapat dipenuhi dalam negeri sendiri bila aspal Buton dimaksimalkan.
Lanjut Anton, Sekarang yang menggunakan aspal Buton ini yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, itupun terbatas sementara kualitasnya lebih bagus aspal Buton dibanding aspal cair. Hanya memang produksi aspal Buton ini masih perlu didorong, salah satunya melalui investasi.
“Tadinya saya ingin mengajak untuk membangun pabrik (aspal) di daerahnya masing-masing, tapi kalau KEK ini ada maka saya mengajak ayo investasi ke Buton bangun pabrikmu di situ, nanti hasil produksinya baru kirim ke daerah lain,” katanya.
Anton mengaku, selama ini nikel lebih populer dibanding aspal padahal nikel ada di berbagai daerah sementara aspal hanya ada di Buton.
“Memang dalam prosesnya, penambangan nikel lebih mudah di awal sedangkan penambangan aspal hanya susah di awal, setelah itu lebih gampang dan lebih murah dari nikel,” katanya.
Anton Timbang beryuykur karena pusat telah menetapkan Sultra atau kota kendari sebagai lokasi pelaksanaan Munas Kadin karena ini sangat menguntungkan bagi Sultra dalam memperkenalkan kekayaan daerah.
M<enurutnya, Sultra tidak begitu saja dipilih menjadi lokasi Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin), yang sebelumnya pelaksaaan Munas ini akan dilaksanakan di Bali.
“Kota Kendari dipilih atas dasar pertimbangan yang baik dan juga diperintahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo,” katanya.
Anton Timbang kemudian menceritakan pertimbangan pemindahan lokasi Munas salah satunya adalah alasan COVID-19 yang mana saat agenda Munas Kadin di Bali 2-4 Juni 2021 berdekatan dengan musim balik arus Mudik selama bulan Mei.
Hal ini katanya, dikhawatirkan acara Munas Bali yang akan dihadiri banyak orang akan memicu lonjakan COVID-19 seperti saat momen natal 2020 dan tahun baru 2021.
Oleh karena itu maka lokasi Munas dipindahkan dengan pilihan yakni Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan Kendari, Sulawesi Tenggara.
“Dari dua daerah yang ditawarkan, hanya Kota kendari yang paling siap. sehingga Kendari yang siap pun dipilih menjadi lokasi Munas. Makanya itu tadi dasarnya karena persoalan COVID sehingga akhirnya harus pindak ke Sulawesi Tenggara. Kami sendiri tidak punya peran, tidak punya kewenangan atau tidak punya kemampuan untuk merubah pola pikirnya presiden supaya dia pindahkan ke Sultra. Itu semata-mata persolan COVID, karena Bali dan Jakarta sudah diindikasi ada varian COVID baru dari India yang sudah masuk,” tutur Anton Timbang.
Dijelaskan, sebelum perubahan jadwal dan lokasi Munas sempat ada perjumpaan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, dan Presiden Jokowi.
Saat itu, Bahlil hanya menghadap untuk urusan vaksin gotong royong, yang kebetulan dalam perjumpaan itu Jokowi mengarahkan kepada Rosan untuk mengundurkan jadwal Munas dari 2-4 Juni jadi 30 Juni lalu memilih alternatif pemindahan lokasi Munas antara NTT atau Sultra. Dari dua pilihan itu ternyata Sultra yang siap.
Anton mengaku, kesiapan Sultra jadi lokasi Munas sudah jauh hari ditargetkan yakni sejak dirinya dilantik menjadi Ketua Kadin Sultra.
Saat pelantikan Kadin Sultra pada 12 Januari 2021, Anton menyampaikan bahwa kalau bisa Sultra menjadi tuan rumah Munas Kadin. Anton menegaskan soal lokasi Munas Kadin itu tidak ada kaitannya dengan dukung mendukung salah satu calon.
