Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan antara Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) bersama Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia secara virtual, di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin, 21 November 2022.
Hadir di rapat virtual Kemendagri RI Tito Karnavian, Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kemudian, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS RI, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanana Pangan Nasional, Bappenas, unsur Kementrian Perdagangan RI, Jamdatun Kejagung RI, Satgas Pangan Polri RI, Koorsahli Panglima TNI, serta Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi seluruh Indoensia.
Rapat yang digelar Pemprov. Sultra, hadir secara langsung Pj. Sekda Asrun Lio, di dampingi oleh Kepala Biro Administrasi Perekonomian Hj. Usnia, BPS Prov. Sultra, KADIN Sultra, Perwakilan BULOG serta Pejabat yang terkait lainnya.
Penjelasan Mendagri RI, bahwa Pertumbuhan Indonesia tetap pada angka positif yaitu diangka 5,72% di kuartal ke-3, hal ini menunjukan sesuatu yang bagus, sementara di negara-negara lain dibawa 5%.
“Sementara data inflasi Indonesia yaitu 5,71 % (Oktober). 5,95 % turun menjadi 5,71 % (September),”ungkapnya.
Selain itu, katanya, sebaran Inflasi oktober 2022 antar wilayah dari 61 Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami deflasi (oktober 2022). Sumatera deflasinya terbaik, artinya terjadi penurunan Deflasi harga di Kota Gunungsitoli (-1,48%) dan Maluku dan Papua mengalami deflasi di KotaTual (-1,35%), Inflasi Tertingginya Manokwari (0,76%).
Disebutkan, cadangan Pangan Nasional per tanggal 18 November 2022, BUMN memiliki stok pangan yang sangat kecil dibandingkan kebutuhan bulanan nasional, sehingga tidak dapat melakukan intervensi untuk stabilisasi pasokan dan harga hulu-hilir. Selain, beras 656.925 Ton itu yang hanya 26% kebutuhan perbulan, sementara gula pasir, daging sapi dan kerbau, lumayan bagus. Jelasnya.
“Adapun aksi yang diharapkan, ada 5 tindakan yang akan dilaksanakan Badan Pangan Nasional, pertama kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan, kedua mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, ketiga operasi pasar/ gelar pangan murah/ bazar pangan murah, keempat Monitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan dan terakhir Pengendalian Inflasi Pangan,”terangnya.
