Pemkot Kendari Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kemendagri secara Virtual 

  • Bagikan

Kendari, sibernas.id – Pemerintah Kota Kendari melalui Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Strategi Pertumbuhan Ekonomi Daerah secara daring dari Command Center Balai Kota Kendari, Senin (26/5/2025).

Rakor yang dihadiri lebih dari 700 peserta ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan upaya pengendalian inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan bahwa inflasi nasional berhasil ditekan hingga 1,95% year-on-year (Mei 2025), jauh di bawah target maksimal 3,5%. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui 9 langkah strategis pengendalian inflasi, termasuk pemantauan mingguan oleh Inspektorat daerah.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen, serta perlunya apresiasi bagi daerah yang berhasil menjaga stabilitas inflasi melalui Dana Insentif Daerah (DID).

Sementara itu, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy menyoroti bahwa inflasi yang terkendali adalah syarat penting menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan, strategi pengendalian inflasi perlu diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan merata.

Target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 ditetapkan antara 5,8–6,3%, dengan dorongan besar bagi kawasan Timur Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi. Pemerintah juga menyoroti hambatan struktural yang perlu segera diatasi, termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur, serta peningkatan produktivitas sektoral.

Rakor ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi antar instansi pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Bagikan