Jakarta, sibernas.id, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Ivestasi Republik Indonesia (Menko-Marves-RI) Luhut Binsar Pandjaitan dan meminta pemerintah daerah menganggarkan program Bangga Buatan Indonesia/Produk Dalam Negeri (BBI/PDN) dan Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI), Jakarta, 2 Desember 2022.
“Pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program BBI/PDN dan BBWI,” kata Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, tentang pelaksanaan Gerakan Nasional (Gernas) BBI/PDN dan BBWI 2023.
Selain itu, Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta pemerintah daerah membuat Surat Keputusan Tim Gernas BBI, PDN, dan BBWI yang melibatkan kabupaten/kota dan menghimpun data UMKM/IKM/Artisan dari kabupaten/kota untuk digunakan sebagai baseline untuk pelatihan, pendampingan, permodalan dan pembukaan akses pasar.
Ditambah lagi peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian lembaga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di daerah, top brands, asosiasi, komunitas, dan media.
Serta melibatkan rumah BUMN dan berpartisipasi pada acara Business Matching V yang diselenggarakan oleh TNI di Jakarta dengan menghadirkan showcasing produk unggulan masing-masing daerah terutama yang berbasis teknologi.
“Kemendagri harus memastikan Pemda agar mengintegrasikan program BBI/PDN dan BBWI ke dalam rencana kerja dan anggaran daerah pada 2023,” tegas Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ali Mazi melaporkan kepada Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan terkait bangga buatan Indonesia di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Terkait dengan Bangga Buatan Indonesia ini kita (Sultra) Alhamdulillah sudah ada program digital yang kita beri nama BOSARA. Jadi hampir kurang lebih 1.000 UMKM yang terdaftar di sana. Mudah-mudahan dengan adanya rapat ini, dapat lebih ditingkatkan lagi kedepannya. Selain itu, mudah-mudahan Desember nanti Pak Menko, kami ada jalan wisata. Jalan Tol Pariwisata Toronipa nanti bisa diresmikan pada Desember ini,”ujarnya.
“Melalui dorongan UMKM ini Pak, Alhamdulillah termasuk pertumbuhan ekonomi kita masuk di level ke 5 Pak, begitu juga inflasi ya. Kita masuk dalam kategori baik. Penanganan inflasi juga, Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan bangga terhadap prodak Indonesia ini, sepulangnya dari sini, kita akan lanjutkan dengan rapat koordinasi dengan para bupati/walikota, juga para sekda. Kemudian sebelumnya terkait maraknya ground breaking pabrik-pabrik, saya kira ini juga perlu dijamin. Bagaimana agar ini pada penanggulangan kemiskinan kedepannya,” tambah dia,
Menanggapi hal tersebut, Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait tambang-tambang nikel itu harus melakukan beberapa hal. Wajibnya mereka membuat program rehabilitasi.
“Kedua, semua tambang itu harus punya binaan UMKM nantinya. Jadi ini kita harus paksa. Ketiga, pendidikan. Mereka harus bantu seperti Vale itu. Mereka sudah bantu mulai TK, SD, SMP, SMA sampai Politeknik. Jadi daerah kita harus kita perhatikan itu. Keempat, masalah sampah. Jadi kita juga harus memberikan fungsi pada lingkungan,” katanya.
Ia mengatakan, Presiden RI meluncurkan Gernas BBI pada 14 Mei 2020 karena rendahnya kinerja UMKM/IKM/Artisan dan kunjungan wisatawan mancanegara akibat pandemi Covid-19.
Gernas BBI mendorong optimalisasi belanja Pemerintah untuk PDN. Sehingga pada 2023-2024, gerakan ini memperdalam dan memperluas cakupan dengan penambahan aktivasi BBWI.
“Jadi tujuan utama dari rakor ini adalah mendukung peranan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam program Gernas BBI/PDN dan BBWI dengan seluruh pemangku kepentingan,”katanya.
Sebagai tindak lanjut inisiasi pemerintah Indonesia dalam peningkatan pemulihan dan pemanfaatan produk dalam negeri, sekaligus menyukseskan program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi kepada Pemerintah Daerah tentang kebijakan tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa prinsip utama aksi afirmatif bagi produk dalam negeri yaitu belanja pemerintah daerah wajib untuk produk dalam negeri, termasuk belanja barang dan jasa. Jika ada impor, maka hal tersebut adalah pengecualian dengan besaran impor maksimal 10 persen. Pemda yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor tersebut sampai dengan 5 persen pada 2023.
“Gubernur dengan bupati dan walikota diharapkan dapat mengelola anggaran dengan baik sehingga bisa membangun industri-industri di daerah sehingga dapat menciptakan teknologi, lapangan kerja, dan membangun ekonomi kerakyatan,”jelasnya.
Tambah dia, bahwa pemerintah daerah memilki daya beli yang besar dalam menciptakan permintaan terhadap produk dalam negeri sehingga dapat tercapai proses industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, investasi, dan meningkatkan pertumbuhan UKM/IKM/Artisan baru.
