Kendari, sibernas.id -Inspektorat Kota Kendari turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan 2024 yang mengusung tema “Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah untuk Kesinambungan Pembangunan,” yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Acara ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Command Center Kantor Balai Kota Kendari. Rakornas ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (22/5/2024)
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam arahannya, mengingatkan seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat mengenai tantangan yang semakin berat di masa depan. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya respons cepat dan tepat dari setiap komponen pemerintahan untuk menghadapi situasi global yang kian kompetitif.
“Program dan belanja pemerintah akan semakin besar, dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi,” ujar Presiden RI
Presiden RI Joko Widodo juga mengingatkan bahwa keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus difokuskan pada pemberian solusi dan pencegahan.
“Utamakan pencapaian outcomes dan manfaat yang maksimal yang diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita yang semakin hari semakin berkualitas,” pungkasnya.
Inspektur Kota Kendari Sri Yusnita, yang turut hadir dalam zoom meeting, menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Rakornas ini.
“Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat akan terus bersinergi dengan BPKP dalam upaya mengawal penuntasan pembangunan jangka menengah untuk kesinambungan pembangunan,” ujarnya.
Partisipasi aktif Inspektorat Kota Kendari dalam rakornas ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Melalui koordinasi yang intensif dan sinergi yang kuat dengan BPKP, diharapkan berbagai program pembangunan di Kendari dapat berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selama Rakornas, berbagai topik penting dibahas, termasuk strategi pengawasan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan, upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Diskusi ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi dan kebijakan yang konkret untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif di masa mendatang.
