Kendari. Sibernas.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka secara resmi merombak jajaran pejabat eselon II dalam pemerintahan yang dipimpinnya,di ruang pola kantor Gubernur, Senin (26/5/25).
Adapun pejabat yang dilantik hasil perombakan atau mutasi tersebut adalah
1. La Ode Butolo menjadi Sekretaris DPRD Sulawesi Tenggara
2. Sukamto Toding menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
3. La Haruna menjadi Asisten Administrasi Umum
4. La Ode Muhammad Rusdin Jaya menjadi Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura
5. Zanuriah menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
6. Muliadi menjadi Pelaksana Biro Umum
7. Iwan Susanto menjadi Kepala Biro Pemerintahan
8. Saido Bonsai menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
9. Yusmin menjadi Kepala Biro Organisasi
10. Nur Saleh menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
11. Usnia menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
12. La Ode Saifuddin menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13. Muhammad Yusuf menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan
Sedangkan nama-nama yang diberi tugas menjadi Plt Kepala OPD adalah:
1. Prof Andi Khaeruddin menjadi Plt Kepala Badan Teknologi Daerah
2. Prof Muhammad Taufik menjadi Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3. Prof Aris menjadi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. dr. Asrida Mukaddim menjadi Plt Kadis Kesehatan
5. dr. Muhammad Saiful menjadi Plt Direktur RSUD Bahteramas
6. Deni Purwanto menjadi Kepala Dinas Kehutanan
7. Sri Reskina menjadi Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
8. Waonal Hayato menjadi Plt Kepala Dinas Sosial
9. Andi Syahrir menjadi Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan
10. Umiun Latifa menjadi Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
11. Andrian menjadi Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12. Hasrullah menjadi Plt Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
13. Andi Asnawi Ahmad menjadi Plt Kepala Biro Umum Setda
Gubernur Andi Sumangerukka, dalam sambutannya menegaskan bahwa rotasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah serius untuk memastikan pelayanan publik berjalan maksimal. Ia menegaskan seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT) akan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan.
Terkait pelantikan tersebut, gubernur mengaku tidak melihat latar belakang siapa pun, tetapi hanya melihat integritas dan keikhlasan kerja.
“Kalau bisa bekerja dengan baik dan ikhlas, maka akan lanjut. Kalau tidak, akan saya ganti,” kata gubernur.
Ia menegaskan, empat dinas yang menjadi sorotan utama Gubernur dalam perombakan kali ini adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanian. Keempat instansi tersebut diminta melakukan pembenahan total demi memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat.
Di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah, Gubernur mengingatkan, tidak boleh ada warga yang tidak tertangani hanya karena alasan biaya. Ia bahkan menegaskan siap menanggung langsung biaya pengobatan warga jika rumah sakit mengalami kendala anggaran.
“Kalau rumah sakit tidak mampu, rawat saja dulu, saya yang akan biayai. Kepala rumah sakit harus bisa bekerja dengan hati. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) jangan praktik “jual beli jabatan”. dan saya tidak mau dengar istilah bayar untuk dapat jabatan. Itu harus dihentikan!” tegasnya.
Dinas Pendidikan, Gubernur menekankan pentingnya transparansi dalam pengangkatan kepala sekolah.
“Tidak boleh lagi ada kepala sekolah yang dilantik karena bayar. Tugas kita memperbaiki pendidikan, memperbaiki sekolah,” jelasnya.
Dinas Pertanian, isu pungutan liar dalam distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) juga mendapat perhatian serius gubernur.
“Saya dengar ada pungutan untuk alsintan. Hentikan itu. Perbaiki layanan dah harus sesuai dengan tupoksi,” tegas Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan pesan kepada seluruh pejabat untuk tetap rendah hati, tidak euforia atas jabatan, dan bekerja sepenuh hati untuk rakyat.
“Jabatan ini amanah. Jangan kecil hati, tapi jangan pula terlalu bangga. Kita bekerja untuk diri sendiri dan rakyat. Keikhlasan dan ketulusan adalah kunci,” tutupnya.
Langkah Gubernur Andi Sumangerukka ini dinilai sebagai upaya tegas membenahi sistem birokrasi, memperkuat etika pelayanan publik, dan memastikan tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang merusak kepercayaan masyarakat.
Sedangkan empat dinas yang mendapat perhatian khusus gubernur mengaku beririsan dengan program Asta Cita Presiden dan visi misi gubernur Sulawesi Tenggara. Meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan.
