Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang secara rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra. Senin (28/4/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta. Rakor juga menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru, serta Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari.
Turut hadir dalam rakor ini jajaran Pemerintah Provinsi Sultra dari berbagai instansi, seperti perwakilan BPS, Bulog, Bank Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan, serta dinas terkait lainnya.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah untuk benar-benar melaksanakan tugas dalam menekan laju inflasi. Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tantangan ekonomi saat ini.
“Turun langsung ke pasar untuk rutin mengecek perubahan harga serta melaksanakan langkah-langkah seperti rapat koordinasi, pengecekan, operasi pasar, hingga pemberian bantuan subsidi akomodasi atau pengangkutan,” tutur Tomsi Tohir.
Ia juga menegaskan perlunya fokus daerah pada harga komoditas tertentu yang berbeda-beda di setiap wilayah.
“Memang saat ini kita sudah mendapatkan angka inflasi yang cukup baik secara nasional. Namun demikian, kita tetap harus menjaganya dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dalam mengatasi setiap kenaikan harga di daerah masing-masing,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, memaparkan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga (IPH) minggu ke-4 April 2025. Ia menyampaikan bahwa pada periode tersebut, 18 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 20 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH adalah bawang merah dan cabai merah.
Puji menjelaskan, secara nasional, rata-rata harga bawang merah pada minggu ke-4 April 2025 tercatat berada di atas rentang Harga Acuan Penjualan (HAP), dengan kenaikan sebesar 8,09% dibandingkan bulan Maret 2025. Harga cabai merah juga meningkat sebesar 5,04% dibandingkan bulan sebelumnya.
Selain itu, harga bawang putih tercatat naik 1,39%, sedangkan harga cabai rawit mengalami penurunan 8,10%. Harga Minyakita juga mengalami penurunan sebesar 0,37%, meskipun masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dari hasil pantauan, Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk dalam 10 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Sumatera dengan kenaikan IPH tertinggi, yaitu sebesar 4,52%. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di Wakatobi adalah bawang merah, cabai merah, dan beras.
Melalui rakor ini, diharapkan koordinasi dan langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
