Kendari, sibernas.id – Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Pertemuan Promosi dan KIE Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus Tingkat Provinsi Sultra Tahun 2024. Kegiatan tersebut dibuka langsung Kepala Perwakilan BKKBN Sultra Drs. Asmar M,Si, berlangsung di salah satu Hotel di Kota Kendari, Senin (26/8/2024).
Adapun peserta kegiatan, yakni dari perwakilan wartawan se-Kota Kendari dan utusan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Perwakilan BKKBN Sultra. Sementara narasumber yang dihadirkan, yakni, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sultra.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Sultra Asmar mengatakan, dukungan semua pihak merupakan kunci agar PPS di Daerah Nyiur Melambai itu berjalan dinamis.
“Peserta kegiatan ini diharapkan bisa berkontribusi dalam pembuatan rilis berita stunting,” ujarnya.
Lanjut Asmar, upaya promosi KIE dengan dukungan media massa lewat komunikasi yang efektif dan efisien, dapat mewujudkan perubahan perilaku masyarakat.
“Juga mendorong para pemangku kepentingan turut serta melahirkan kebijakan yang berorientasi pada upaya PPS,”katanya.
Dikesempatan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra Ridwan Badalla memaparkan, ada beberapa komitmen yang bisa dijalankan. Di antaranya mewujudkan PPS melalui media digital, adanya strategi implementasi dalam PPS, hingga minum kopi sambil berkolaborasi.
“Dan banyak kegiatan lain yang menggunakan konten media sosial,” imbuhnya.
Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah mewujudkan Wartawan Peduli Stunting (Wartawan Penting).
“Agar para wartawan memahami benar konsep stunting, cara pencegahannya, dan berusaha mengekspos berita terkait melalui medianya,” jelasnya.
Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra Usnia menjelaskan, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai panjang/tinggi badan di bawah standar.
Secara kebijakan, katanya, Dinkes Provinsi Sultra berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar.
“Angka stunting di Sultra terbilang sangat rendah jika merujuk hasil pengukuran Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGM),” pungkasnya.
Terakhir Ketua PWI Sultra Sarjono mengatakan langkah menurunkan angka stunting di Sultra memerlukan aksi kolaborasi dari banyak pihak mulai dari pemerintah, akademisi, perusahaan swasta, hingga media massa.
“Pemangku kepentingan wartawan banyak, ada pemerintah, masyarakat, akademisi, dan perusahaan-perusahaan swasta. Ketika tulisan menyentuh terhadap kepentingan pemerintah, maka pemerintah yang kita dorong untuk mempercepat solusi terkait dengan stunting ini,” ujarnya.
