Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra, Rabu, (18/3/2024).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian, dengan narasumber dari Kementerian atau Lembaga terkait diantaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dr. Andriko Noto Susanto, Dirjen Hortikultura Kementan Andi Muhammad Idil Fitri, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Kasatgas Pangan Polri, Jamdatun RI dan Brigjen TNI.
Turut hadir dari Jajaran Pemprov Sultra yakni Kadis Ketapang Sultra, Karo Perekonomian, Perwakilan BPS, BI, Bulog, Balai Karantina dan penjabat terkait.
Dalam arahannya Mendagri RI Tito Karnavian
mengatakan permasalahan inflasi ini harus dijadikan atensi, karena sangat penting untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat.
“Kita harus bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen dan diakui oleh dunia pertumbuhan ekonomi kita bagus,” ungkapnya.
Tito menambahkan, inflasi di bulan Februari 2,75% (Y-o-Y) naik dibandingkan bulan sebelumnya yakni 2,57% (Y-o-Y).
“Adanya Pemilu dan libur panjang menjadi penyebab transportasi banyak yang libur, itu salah satu yang mempengaruhi inflasi kita naik,” ujarnya.
Dia menyebut, dengan adanya kenaikan beberapa komoditas harga barang dan jasa, perlu diimbangi dengan kemampuan daya beli.
“Karena seandainya harga naik sementara daya beli kecil dan tidak meningkat, itu juga akan memberatkan masyarakat. Salah satu upaya dari Pemerintah untuk memperkuat daya beli adalah dengan membantu masyarakat melalui beberapa program seperti bantuan sosial, prakerja, dan lain-lainnya,”ungkapnya.
Selain itu, kondisi inflasi Per-Provinsi (y-o-y) khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara diangka 2,90 persen dan indeks perkembangan harga (IPH) pada Minggu ke-2 Maret tahun 2024 berada diangka 3,64 persen.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan dalam paparannya, komponen bergejolak pada Februari 2024 memberikan andil yang relatif besar dibandingkan komponen lainnya.
“Waspada inflasi komponen harga bergejolak yang berpotensi berlanjut pada Maret 2024 sebagai dampak kenaikan demand pada momen Ramadan,” ujarnya.
Kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Luar Pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kabupaten Bone Bolango dengan nilai IPH 10,64%.
“Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di sepuluh wilayah tersebut didominasi oleh cabai rawit, beras, dan cabai merah,” sebutnya.
Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga pada M2 Maret yakni telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, bawang putih, cabai merah, cabai rawit dan beras mengalami sedikit penurunan diberbagai wilayah.
Usai mengikuti Rakor Inflasi, Kadis Ketapang Sultra menyampaikan bahwa indeks perkembangan harga di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Minggu ke-2 Maret berada diurutan ke-11 dengan angkah 3,64 persen.
“Kembali sedikit naik dan dipicu oleh beberapa Kabupaten yang Minggu ke-2 ini, IPH cukup tinggi antara lain Muna Barat 6,97 persen, Muna 6,345 persen, Kolaka Timur 5,129 persen dan Bombana 4,416 persen,” ungkapnya.
Selain itu, inflasi year-on-year, Month to month dan Indeks Perkembangan Harga dipicu oleh komoditas rata-rata beras, telur ayam ras, minyak goreng.
“jadi menghadapi bulan Ramadhan dan persiapan idul Fitri pasti komoditas-komoditas itulah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya” ujarnya.
Gerakan Pangan Murah (GPM) hari ini, melalui Dinas Ketahanan Pangan membuka GPM dihalaman kantor Dharma Wanita Persatuan Provinsi yang mengadakan kegiatan bazar selama 3 hari GPM, dan kemudian besok Dinas Ketahanan juga melakukan gerakan pangan murah di Kab Buton selama 3 hari, selesai kab Buton dilanjutkan di Buton Utara karna harga beras tertinggi ada di butur dan GPM di Kabupaten Bau-bau.
Kemudian diawal April akan melakukan gerakan pangan murah serentak secara nasional yang anggaran dari Dinas Ketahanan Pangan di seluruh 17 kabupaten/kota.
